Tekan Stunting 35 Persen, Sekda Sulbar Andalkan Posyandu dan Program Terpadu
Sulbar — Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan penguatan posyandu menjadi strategi utama untuk menekan angka stunting yang masih berada di kisaran 35 persen. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor dari pusat hingga desa agar intervensi berjalan efektif dan terukur.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu era baru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang digelar Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar, Senin (6/4).
“Posyandu ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena berada di level paling bawah, maka langsung menyasar kelompok sasaran,” ujar Junda Maulana.
Ia menilai, peran posyandu tidak hanya penting dalam pelayanan dasar, tetapi juga menentukan akurasi data kesehatan masyarakat. Data yang valid, kata dia, menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran.
Junda mengingatkan, tingginya angka stunting berpotensi menghambat kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kalau kita tidak mampu menekan stunting, maka kita berisiko mengalami lost generation. Ini tentu akan menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045,” tegas Junda.
Ia memaparkan tiga faktor utama penyebab stunting. Pertama, pernikahan usia dini yang berdampak pada kesiapan fisik dan mental. Kedua, pola konsumsi yang belum memenuhi gizi seimbang.
“Kita harus memastikan masyarakat tidak hanya makan untuk kenyang, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi, seperti konsumsi sayur, biji-bijian, dan pola hidup sehat,” ucapnya.
Ketiga, faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses air bersih. Ia menekankan perilaku hidup bersih sebagai langkah pencegahan yang tidak bisa diabaikan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjalankan program Pastipadu (Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) yang kini memasuki tahun kedua. Program ini mengintegrasikan intervensi lintas sektor agar penanganan lebih sistematis.
“Program ini kita optimalkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan stunting. Kita harus bergerak bersama,” sebut Junda.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mengaktifkan lebih dari 2.000 posyandu secara bertahap. Pendanaan program ini melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.
“Jangan hanya bergantung pada satu sumber anggaran. Kita harus kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing,” pintanya.
Ia juga mengungkapkan, data terbaru berbasis e-PPGBM menunjukkan penurunan angka stunting menjadi sekitar 26 persen. Namun, ia mengingatkan capaian tersebut harus dibarengi validitas data yang kuat.
“Kalau posyandu tidak aktif, bisa terjadi error data. Karena itu, kita harus memastikan posyandu benar-benar berjalan dan memberikan data yang akurat,” pungkas Junda.
