Terpaut 0,53 Persen dari Nasional, Inflasi Sulbar Cenderung Aman
Mamuju – Tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara year-on-year di periode Februari 2024 cenderung aman.
Inflasi Sulbar mencapai 2,22 persen. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,75 persen. Nilainya terpaut 0,53 persen.
Hal tersebut diungkapkan Kepala KPw BI Sulbar, Gunawan Purbowo saat memaparkan perkembangan inflasi Sulbar melalui Obrolan Santai Bank Indonesia Bareng Media (OSBIM), di Cafe DAP, petang tadi.
“Kalau inflasi relatif bagus. Kemarin itu di 2,22 persen, sementara nasional 2,75 persen,” sebut Gunawan.
Dia menjelaskan, jika menghitung Mamuju saja, angka inflasi Sulbar akan cenderung lebih rendah. Inflasi Mamuju di periode yang sama hanya sebesar 1,63 persen.
Hanya saja, tahun ini Majene juga menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan demikian, indikator inflasi bertambah menjadi dua kabupaten, yakni Mamuju dan Majene.
Sementara pada periode yang sama, inflasi Majene justru naik signifikan. Angkanya mencapai 2,59 persen.
“Memang untuk tahun ini Majene sudah mulai dihitung. Kalau cuma menghitung Mamuju seperti tahun sebelumnya, mungkin lebih rendah lagi. Mamuju 1,63 persen, Majene 2,59 persen. Jadi kalau dihitung kombinasinya itu di 2,22 persen,” terangnya.
Meski demikian, Gunawan memandang kenaikan inflasi di Majene masih wajar. Hal itu disebabkan status Majene sebagai kota IHK masih terbilang baru.
“Majene baru tahun ini jadi indikator inflasi, sehingga masih butuh adaptasi,” kata Gunawan.
Mencegah kenaikan inflasi, Gunawan telah memberikan perhatian serius di dua kabupaten tersebut. Apalagi di bulan ini yang dinilai sangat berisiko.
Penyebabnya, kata Gunawan, harga komoditas beras secara nasional memang meningkat. Ditambah lagi permintaan masyarakat di bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri juga akan bertambah.
Sehingga, KPw BI Sulbar telah melakukan sejumlah koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun instansi vertikal lainnya.
Mulai dari fasilitasi distribusi pangan langsung ke pasar, Gerakan Pangan Murah serta program lainnya. Di mana, seluruh kegiatan itu berkoodinasi langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Dinas Perdagangan Sulbar, dan Perum Bulog.
“Hal tersebut untuk menjaga pasokan supaya masyarakat mengetahui bahwa pasokan ada. Jadi tidak memicu belanja yang berlebihan yang bisa menimbulkan peningkatan inflasi,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
