Usulan Majene 2027 Mengerucut, Infrastruktur hingga Pertanian Terintegrasi Jadi Prioritas
Majene — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai memfinalkan arah pembangunan Kabupaten Majene untuk 2027. Sejumlah sektor strategis mengerucut menjadi prioritas, mulai dari infrastruktur jalan, kelautan, hingga pengembangan pertanian terintegrasi.
Pembahasan berlangsung dalam rapat desk usulan program di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (7/4/2026). Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten guna menyelaraskan rencana pembangunan.
Hasilnya, tiga ruas jalan utama—Pallang-pallang, Lombongan, dan Salutambung—masuk daftar prioritas penanganan pemerintah provinsi. Meski demikian, realisasi tetap bergantung pada kapasitas anggaran daerah.
“Namun, pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Amujib.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan turut mendapat perhatian. Pemerintah mengarahkan bantuan beasiswa dan seragam sekolah berbasis data rinci agar penyaluran lebih tepat sasaran, sekaligus menyesuaikan kewenangan provinsi.
Di sektor kelautan, rencana pembangunan dermaga di Desa Tubo mengalami penyesuaian. Pemerintah memilih membangun tambatan perahu untuk mendukung kawasan perikanan budidaya sesuai rencana tata ruang laut.
Sementara itu, sektor pertanian mengarah pada penguatan sistem integrated farming. Program yang sebelumnya dikenal sebagai food estate kini fokus pada komoditas strategis seperti bawang merah, cabai, padi ladang, jagung, serta peternakan dalam satu sistem terpadu.
Pada sektor kesehatan, pemerintah menetapkan pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas Totoli dan Tammero’do sebagai prioritas. Kebijakan ini menjadi langkah antisipatif jika kebutuhan belum terakomodasi dalam sistem nasional.
“Hasil pembahasan ini akan menjadi bagian dari penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027 sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat forum kepala daerah dalam waktu dekat ini,” pungkas Amujib.
Kesepakatan ini menegaskan fokus pemerintah daerah pada pembangunan yang lebih terarah, dengan penajaman program berbasis kebutuhan riil dan kemampuan fiskal.
