27,25 Persen Balita Sulbar Stunting, Majene Paling Tinggi
Sulbar — Angka stunting Sulawesi Barat masih mencapai 27,25 persen. Majene mencatat prevalensi tertinggi, sedangkan Mamuju Tengah berada pada posisi terendah.
Data per Juli 2026 yang bersumber dari Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) itu diperbarui pada 19 Agustus 2026.
Dari 73.470 balita yang telah menjalani pengukuran, sebanyak 20.023 balita masuk kategori stunting. Cakupan pengukuran baru mencapai 69,08 persen dari total sasaran 106.355 balita.
Majene mencatat prevalensi tertinggi, yakni 32,02 persen. Berikutnya Mamasa 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, Polewali Mandar 27,35 persen, dan Pasangkayu 22,90 persen.
Mamuju Tengah mencatat angka terendah, yakni 18,84 persen. Namun, capaian pengukuran tertinggi justru berada di Pasangkayu dengan 76,68 persen.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan angka tersebut menjadi pijakan untuk mengevaluasi penanganan stunting. Ia menilai pengukuran pertumbuhan balita harus terus diperkuat agar anak dengan masalah pertumbuhan segera memperoleh intervensi.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Angka tersebut menunjukkan tantangan penanganan stunting masih besar. Meski begitu, prevalensi berdasarkan e-PPGBM kini lebih rendah dibanding angka 35,4 persen hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Pemerintah Sulbar mendorong intervensi tidak berhenti pada sektor kesehatan. Pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas gizi, penguatan Posyandu, serta keterlibatan keluarga dan lintas sektor menjadi bagian dari strategi penurunan stunting.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Perbedaan angka antarwilayah juga memperlihatkan persoalan yang tidak seragam. Majene menghadapi prevalensi tertinggi, sementara Mamuju Tengah mencatat angka terendah. Kondisi tersebut menuntut setiap pemerintah kabupaten menyusun intervensi berdasarkan persoalan masing-masing.
