DKPPKB Sulbar Perkuat Kompetensi Kader Posyandu, Dorong Transformasi Layanan Kesehatan hingga Tingkat Desa
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi pelayanan kesehatan masyarakat dari tingkat paling bawah.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh ialah meningkatkan kapasitas pengelola dan kader Posyandu agar mampu menjawab tantangan transformasi layanan kesehatan primer yang kini menuntut pelayanan lebih luas dan terintegrasi bagi seluruh kelompok usia.
Komitmen tersebut ditunjukkan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat melalui dukungan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Kader Posyandu melalui 25 Kompetensi Dasar Kader Posyandu yang berlangsung di Hotel Yaki, Kabupaten Mamuju, pada 30–31 Juli 2026.
Kegiatan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Sulawesi Barat tersebut menjadi penutup rangkaian pelatihan kader Posyandu di enam kabupaten. Sebelumnya, kegiatan serupa telah berlangsung di Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah.
Pelatihan melibatkan pengelola dan kader Posyandu dari desa dan kelurahan lokus Program PASTI PADU. Program ini bertujuan memperkuat kemampuan kader dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas sekaligus memperluas jangkauan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
DKPPKB Sulbar menghadirkan dua narasumber yang telah mengantongi sertifikasi Training of Trainers (ToT) 25 Keterampilan Dasar Kader Posyandu dari Kementerian Kesehatan RI, yakni Wawan Iskandar dan Adriyani Sirandan yang merupakan tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
Materi pelatihan berfokus pada penguatan 25 kompetensi dasar kader Posyandu sebagai bekal dalam menjalankan transformasi Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berorientasi pada pelayanan ibu dan anak, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda nasional Transformasi Layanan Primer yang menempatkan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Dalam konsep baru tersebut, kader Posyandu dituntut memiliki kapasitas yang lebih kuat karena berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menilai penguatan kapasitas kader menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada tingkat desa dan kelurahan.
“Kami mengapresiasi kolaborasi bersama Dinsos P3A PMD Sulbar dalam memperkuat kapasitas kader pada desa dan kelurahan lokus Program PASTI PADU sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi.
Menurut dia, kader Posyandu memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui 25 Kompetensi Dasar Kader Posyandu menjadi kebutuhan mendesak agar kader memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional pelayanan kesehatan.
Pelaksanaan program tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui agenda “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. Penguatan kapasitas kader Posyandu menjadi bagian dari implementasi Panca Daya Sulbar, khususnya pada aspek pembangunan sumber daya manusia unggul melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, dan berkelanjutan.
