Bapperida Sulbar Sinkronkan Data PK Perkuat Program PASTIPADU
Mamuju – Bapperida Sulbar memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting melalui kerja sama pemanfaatan data Pendataan Keluarga (PK).
Bapperida menyiapkan sinkronisasi data PK dengan Program PASTIPADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu) agar intervensi sosial lebih tepat sasaran.
Penguatan itu mengemuka dalam rapat daring Bapperida Sulbar bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Rabu (28/1). Forum ini memfinalisasi skema kerja sama integrasi data lintas sektor untuk memperkuat penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, Anak Tidak Sekolah (ATS), hingga pernikahan dini.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin menegaskan integrasi data menjadi kunci agar program tidak berjalan parsial dan tumpang tindih.
“Prevalensi stunting di Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen menjadi 35,4 persen pada tahun 2024. Permasalahan ini semakin kompleks dengan tingginya angka Anak Tidak Sekolah. Karena itu, integrasi data menjadi solusi penting agar intervensi tidak lagi bersifat parsial,” tegas Almah.
Empat Lokas Pembahasan Krusial
Hasil pembahasan rapat memuat sejumlah fokus kerja. Pertama, pemanfaatan data PK berbasis by name by address untuk terintegrasi ke dalam dashboard digital, sehingga pemantauan intervensi berjalan lebih cepat dan terukur.
Kedua, Bapperida dan Kemendukbangga/BKKBN menjadwalkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) pada Februari 2026. Kesepakatan itu akan mengatur hak akses data, protokol kerahasiaan, serta dukungan teknis antarlembaga.
Ketiga, program menyiapkan tim pengawas tingkat provinsi untuk mengawal rencana aksi pada 72 desa sasaran. Penguatan juga menyasar optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar pendampingan lapangan berjalan konsisten.
Keempat, Bapperida mendorong sinergi lintas sektor dari pusat hingga daerah, termasuk mitra CSR. Fokus sinergi mencakup pencegahan pernikahan anak dan penyediaan beasiswa daerah bagi ATS sebagai langkah memutus rantai kemiskinan.
Kepala Bapperida Sulbar Amujib menegaskan validitas data menjadi fondasi utama untuk mengarahkan program secara presisi.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci. Dengan data yang lengkap, kita dapat mengetahui siapa sasarannya, di mana lokasinya, serta intervensi apa yang paling tepat. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, bersama para pemangku kepentingan lainnya, dapat berkolaborasi secara efektif. Semua proses ini akan dipantau secara digital agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Amujib.
Bapperida Sulbar menilai kolaborasi ini memperkuat tata kelola data yang terintegrasi sebagai dasar mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, sejalan dengan arah pembangunan Sulawesi Barat.
