KPw BI Sulbar Perkuat Pengendalian Inflasi 2026: GPM Ditarget 110 Kali, Pasokan hingga Distribusi Diperketat
Mamuju – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Barat memperkuat kerangka pengendalian inflasi 2026 melalui empat pilar kebijakan terpadu.
Keempatnya, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Penguatan ini diarahkan untuk menahan volatilitas inflasi pangan yang kerap meningkat saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya ini sekaligus merespons kerentanan harga akibat gangguan distribusi dan faktor cuaca.
Deputi Kepala KPw BI Sulbar, Erdi Fiat Gumilang menuturkan, pada pilar keterjangkauan harga, BI mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan target 110 kali penyelenggaraan sepanjang 2026.
“Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah ini naik 10 persen dari tahun sebelumnya,” ujar Erdi dalam Sipakada Media di Noon Cafe Mamuju, Rabu (18/2).
Selain GPM, BI mendorong optimalisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) menjelang Idulfitri, Iduladha, dan Nataru. Tidak lain untuk menahan tekanan harga dari sisi biaya logistik. Komponen ini sangat sensitif bagi struktur distribusi Sulbar.
Di sisi pasokan, BI mendorong replikasi Kios Pangan “PAK RAHMAN” (Pangan Pokok Murah dan Aman) yang saat ini beroperasi di Mamuju sebagai offtaker hortikultura. Fungsinya untuk memperkuat serapan produksi dan menjaga kesinambungan suplai.
“Rencananya Kios Pangan PAK RAHMAN ini akan kami perluas ke kabupaten lain, supaya bisa direplikasi karena program ini sangat positif,” ucapnya.
Untuk meningkatkan efektivitas, BI juga mendorong penambahan kuota SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang disalurkan melalui PAK RAHMAN agar akses pangan murah tetap terjaga saat harga pasar meningkat.
Pada pilar distribusi, BI menekankan penguatan pengawasan melalui sidak dan pemantauan distribusi pangan di pasar untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar.
“Pelaksanaan sidak dan pemantauan distribusi ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah,” sebut Erdi.
BI juga mengoptimalkan KAD sebagai instrumen pemenuhan komoditas bahan pokok, termasuk kerja sama pasokan dari Kalimantan Timur, untuk memastikan suplai antarwilayah tetap lancar.
Dari aspek komunikasi, BI memperluas pendekatan pengendalian ekspektasi melalui program GERAI (Gerakan Bersama Jaga Inflasi) yang melibatkan tokoh agama, komunitas perempuan, dan jejaring masyarakat.
Erdi menyebut GERAI merupakan pengembangan program 2025 “Ulama Peduli Inflasi” dengan cakupan lebih inklusif.
“Gerai ini program baru, tidak hanya ulama tapi juga ada ibu-ibu dan tokoh agama lain. Supaya lebih inklusif, maka namanya kami perbarui menjadi Gerakan Bersama Jaga Inflasi,” harapnya.
BI juga menguatkan edukasi publik melalui kanal digital untuk mendorong belanja bijak dan menghindari penimbunan. Upaya lain menyiapkan iklan layanan masyarakat terkait perkembangan harga pangan agar informasi publik lebih berbasis data.
Pada sisi tata kelola, BI mendorong penguatan koordinasi TPID melalui mekanisme SAMBAL PEDIS sebagai pedoman penetapan peran, strategi, dan tindak lanjut agar respons pengendalian inflasi lebih cepat dan terukur.
Di luar empat pilar, BI menyiapkan langkah jangka menengah lewat pengembangan kalender tanam agar produksi lebih adaptif terhadap risiko cuaca.
“Kalender pangan ini penting karena Sulbar adalah daerah produsen tanaman pangan dan hortikultura,” tandas Erdi.
BI juga merencanakan business matching antara SPPG dan KDKMP untuk memperkuat sinergi rantai pasok. Dengan desain kebijakan yang menutup sisi harga, pasokan, distribusi, dan komunikasi secara simultan, inflasi Sulbar pada 2026 berpeluang lebih terkendali.
Hanya saja, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi. Begitu pula pada kekuatan koordinasi lintas pihak, serta kelancaran logistik dan pasokan.
