DKP Sulbar–Unhas Petakan Arah Industri Rumput Laut, Fokus pada Bibit dan Rantai Nilai
Mamuju — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat bersama LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas) memetakan strategi pengembangan industri rumput laut berkelanjutan melalui forum diskusi terarah (FGD), Selasa (21/4/2026).
Forum ini menyoroti persoalan hulu hingga hilir, terutama kualitas bibit, tata kelola rantai nilai, dan peningkatan daya saing.
FGD berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, dengan melibatkan akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya merumuskan arah kebijakan berbasis riset untuk memperkuat posisi rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah.
Kegiatan ini terhubung dengan program riset internasional Partnership for Australia–Indonesia Research (PAIR) yang mendorong penerapan ekonomi sirkular pada industri rumput laut di Sulawesi. Pendekatan ini menekankan efisiensi sumber daya sekaligus peningkatan nilai tambah produk.
Ketua Tim Peneliti LPPM Unhas, Prof. Ambo Tuwo, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan lintas level pemerintahan guna mengoptimalkan potensi rumput laut.
“Kita memerlukan harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah agar nilai ekonomi rumput laut meningkat melalui diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah,” jelasnya.
Dalam diskusi, peserta mengurai peran strategis rumput laut dalam ekonomi sirkular. Komoditas ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap karbon (blue carbon), penyaring alami limbah perairan (fitoremediasi), serta bahan baku pupuk organik cair.
Namun, berbagai kendala lapangan masih menghambat pengembangan sektor ini. Staf Teknis Perikanan Budidaya DKP Sulbar, Ashar, mengungkap persoalan mendasar yang dihadapi pembudidaya.
“Sulbar masih menghadapi keterbatasan bibit unggul lokal. Selain itu, belum adanya fasilitas bea cukai di wilayah kita menjadi hambatan bagi pembudidaya untuk mengakses jalur ekspor secara langsung,” ungkap Ashar.
Selain keterbatasan bibit, pelaku usaha juga menghadapi fluktuasi harga, serangan hama, serta minimnya fasilitas pengeringan. Kondisi ini membuat rantai produksi belum efisien dan nilai jual produk belum optimal.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menilai forum ini memberi arah jelas bagi penyusunan kebijakan ke depan. Pemerintah daerah, kata dia, akan menyesuaikan program bantuan agar lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah melakukan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan usaha budidaya rumput laut. Kami mendengar masukan mengenai kendala regulasi, akses perbankan, hingga masalah sampah plastik. Kesan saya, sinergi antara akademisi dan praktisi seperti hari ini adalah kunci untuk memecah kebuntuan di sektor hulu. Kami berkomitmen agar bantuan pemerintah, seperti pelatihan sistem kultur jaringan, benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kita di Sulawesi Barat,” pungkas Safaruddin.
