Sekda Sulbar Sentil ASN, Aparatur Diminta Selesaikan Masalah Bukan Sekadar Absen Tepat Waktu
Mamuju – Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana mengingatkan ASN agar tidak sekadar mengejar disiplin kehadiran, tetapi juga fokus menyelesaikan persoalan mendasar daerah.
Pesan itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan lingkup Pemprov Sulbar, Senin (11/5). Apel gabungan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Dalam kesempatan itu, Junda menekankan bahwa ASN memikul tanggung jawab besar karena menerima gaji dari negara dan wajib membayarnya melalui kinerja nyata untuk masyarakat.
“Apel gabungan tadi saya tekankan begini. Kita ini ASN, digaji. Dan kalau digaji, kita itu diberikan di depan. Berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan,” kata Junda Maulana.
Ia mengingatkan, tanggung jawab itu tidak cukup diwujudkan lewat rutinitas administratif semata. ASN, kata dia, harus menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang masih membelit Sulbar.
“Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang atau tidak. Karena utang itu hukumnya wajib dibayar,” ucapnya.
Menurut Junda, orientasi kerja ASN tidak boleh terjebak hanya pada persoalan absensi dan formalitas birokrasi. Ia menilai energi aparatur harus diarahkan pada pekerjaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya berusaha disiplin, disiplin, disiplin. Tapi substansi untuk menyelesaikan masalah lain yang kita lupa. Habis energi di situ. Kita mau kedepankan substansialnya,” ungkap Junda Maulana.
Problematika Sosial Masih Menantang
Ia kemudian membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih menjadi tantangan Sulbar. Mulai dari angka kemiskinan yang masih berada di level 10,18 persen atau di atas rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi yang baru mencapai 5,36 persen, hingga indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih bertengger di angka 71.
Pemprov Sulbar menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 1 persen setiap tahun agar pada 2030 berada pada kisaran 5–6 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi ditarget menembus 8 persen dan IPM naik ke angka 75.
“Semua itu merupakan tantangan. Stunting dan lain sebagainya. Anak tidak sekolah masih punya tantangan,” ungkap Junda.
Karena itu, Junda meminta seluruh ASN mempercepat ritme kerja dan memperkuat kolaborasi agar target pembangunan daerah tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.
“Kalau kita hanya berurusan dengan kedisiplinan, kehadiran dan lain-lain sebagainya, kita lupa dengan substansinya, akhirnya kita nggak bisa mengejar. Kita butuh akselerasi,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemprov Sulbar membangun kesadaran kolektif bahwa kerja birokrasi bukan hanya untuk kepentingan aparatur, melainkan demi masa depan daerah dan generasi berikutnya.
“Ayo kita merubah. Ayo kita bertanggung jawab dengan apa yang dihadapi oleh daerah kita ini. Bukan untuk kita, untuk daerah dan anak-anak kita atau generasi kita ke depan,” pungkas Junda.
