Dorong Reformasi Layanan Publik, Kominfo Sulbar–Majene Sepakat Percepat Digitalisasi Terintegrasi
Mamuju – Dinas KominfoSS Sulbar menegaskan komitmen memperkuat reformasi pelayanan publik melalui percepatan transformasi digital dan pembenahan tata kelola aparatur.
Langkah ini mengemuka dalam audiensi bersama Dinas Kominfo Kabupaten Majene yang berlangsung di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Selasa, 9 Juni 2026.
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi teknis, tetapi juga ruang konsolidasi kebijakan untuk mendorong efektivitas organisasi pemerintahan. Fokus utama pembahasan mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM) serta optimalisasi kinerja layanan berbasis sistem digital yang terintegrasi.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa pembenahan internal menjadi prasyarat utama dalam mendukung agenda besar pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengaitkan langkah tersebut dengan misi ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang menekankan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Terkait pelayanan maka SDMnya harus siap, dan sistem kerjanya berbasis digital dan terintegrasi ,” tegas Ridwan.
Ridwan menjelaskan, salah satu instrumen yang tengah didorong adalah penerapan sistem absensi digital fleksibel. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan akuntabilitas waktu kerja secara real-time dalam lingkungan birokrasi.
Pada kesempatan yang sama, KominfoSS Sulbar bersama Pemerintah Kabupaten Majene menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar penguatan kolaborasi lintas pemerintahan daerah dalam pengembangan sistem pelayanan digital.
Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas SDM turut diperluas melalui kemitraan dengan sejumlah pihak, termasuk Komdigi RI. Kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kompetensi digital aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar.
Dalam aspek layanan publik, KominfoSS Sulbar juga memperkuat sinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar pengelolaan informasi berjalan secara terintegrasi. Pendekatan ini menempatkan digitalisasi sebagai fondasi utama tata kelola layanan pemerintahan.
“Digitalisasi pelayanan ini menjadi konsen kami, Dann bukan sekadar itu, tetapi pelayanan digital harus mampu mengintegrasikan seluruh layanan OPD lingkup Pemprov Sulbar melalui aplikasi,”
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem informasi, KominfoSS Sulbar terus mengoptimalkan kanal komunikasi publik melalui website resmi pemerintah provinsi serta pengelolaan konten media sosial masing-masing OPD.
Kabid KPM KominfoSS Sulbar, Dian Afrianty, menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga mempertegas koordinasi teknis di bidang kehumasan. Penguatan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas diseminasi informasi program pemerintah kepada masyarakat.
Dian menjelaskan bahwa dalam pertemuan di Kantor Perwakilan Mamuju (KPM), Bidang Kehumasan Kominfo Majene membahas secara spesifik penguatan fungsi kehumasan. Agenda tersebut meliputi optimalisasi kemitraan media, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan layanan pengaduan publik melalui SP4N LAPOR!.
