Sulbar Siapkan Sistem Pangan Real-Time, SAPEDA Jadi Senjata Baru Kendalikan Inflasi
Sulbar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pengembangan Sistem Informasi SAPEDA yang mengintegrasikan data harga pangan pasar secara real-time.
Sistem digital tersebut dirancang menjadi pusat data terpadu untuk memantau pergerakan harga bahan pokok sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.
Langkah itu dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoperss) Sulbar dengan mengadopsi praktik pengelolaan data pangan yang telah berjalan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inisiatif tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam memperkuat instrumen pengendalian inflasi berbasis data.
Kepala Diskominfoperss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan pembangunan sistem informasi pangan yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika harga komoditas yang terus bergerak. Pemerintah daerah membutuhkan akses data yang cepat, akurat, dan terukur agar setiap intervensi kebijakan memiliki dasar yang kuat.
Menurut Ridwan, SAPEDA akan menghadirkan dashboard informasi yang menyajikan perkembangan harga bahan pokok secara aktual. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi pasar secara lebih komprehensif dan mendeteksi gejala kenaikan harga sejak dini.
“Upaya kita adalah mendorong percepatan integrasi data informasi pangan langsung dari pasar-pasar tradisional di wilayah Sulbar ke dalam sistem terpadu tersebut,” kata Ridwan usai melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, integrasi data pangan secara real-time memiliki nilai strategis karena mampu mempersempit kesenjangan informasi antara kondisi pasar dan respons kebijakan. Selama ini, keterlambatan data kerap menjadi salah satu hambatan dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi yang efektif.
Karena itu, Diskominfoperss Sulbar tidak hanya fokus pada pembangunan platform digital. Instansi tersebut juga menata ulang proses bisnis pengumpulan data di lapangan agar kualitas informasi yang masuk ke sistem tetap terjaga.
Pembenahan itu mencakup peningkatan mekanisme kerja petugas pencatat harga atau enumerator sebagai garda terdepan penyedia data. Akurasi pencatatan menjadi faktor utama untuk memastikan sistem mampu menghasilkan informasi yang kredibel dan relevan bagi kebutuhan pemerintah maupun masyarakat.
“Dengan pembenahan di tingkat pencatatan lapangan hingga penyajian data digital, informasi harga komoditas yang disampaikan ke publik maupun dipakai oleh pembuat kebijakan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Pengembangan SAPEDA menunjukkan perubahan pendekatan pengendalian inflasi di Sulbar dari pola responsif menuju pola prediktif berbasis data. Melalui integrasi informasi pasar yang berlangsung secara real-time, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi daerah.
