DPMD Mamuju Harmonisasi Tiga Regulasi Keuangan Desa di Kanwil Kemenkum Sulbar
Ketiganya menyangkut pengelolaan keuangan desa hingga APBDes 2027. Pembahasan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar. Tepatnya, Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Selasa (10/11).
DPMD Mamuju hadir sebagai perangkat daerah pemrakarsa. Kepala DPMD memimpin perwakilan instansi tersebut. Ia didampingi Iswandi Asnawi dan Mahfud.
Ketiga rancangan Peraturan Bupati tersebut meliputi:
-
Perubahan Perbup Mamuju Nomor 4 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur pengelolaan keuangan desa.
-
Perbup tentang Alokasi Dana Desa (ADD) 2027.
-
Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2027.
Tahap harmonisasi menentukan kualitas regulasi tersebut. Pemerintah perlu memastikan keselarasan dengan aturan lebih tinggi. Substansi pengaturannya juga harus memiliki kepastian hukum.
DPMD Mamuju menilai ketiga regulasi tersebut sangat strategis. Aturan itu akan menjadi pedoman pemerintah desa. Terutama dalam mengelola keuangan dan menyusun anggaran.
“Kita berharap ketiga rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar Kepala DPMD Mamuju, Muhammad Fausan Basir.
DPMD berharap regulasi tersebut mudah pemerintah desa implementasikan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama.
Kepastian hukum juga menjadi sasaran pembentukan regulasi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa memiliki pedoman lebih jelas. Termasuk dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2027.




