Alokasikan Rp25 Miliar, Pemprov Sulbar Pacu Infrastruktur Pasangkayu Meski Efiensi Mengigit
Pasangkayu – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menegaskan komitmen menyapu tuntas persoalan jalan dan jembatan lintas kabupaten.
Ia menyampaikan sikap itu saat ruang fiskal daerah menyempit akibat kebijakan efisiensi nasional yang berlanjut hingga 2026.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Rumah Jabatan Bupati Pasangkayu, Minggu (22/2).
Menurut Suhardi Duka, sejak awal masa jabatan, Pemprov Sulbar langsung berhadapan dengan kebijakan pengetatan belanja yang terasa kuat dampaknya.
“Kita semua memahami bahwa setelah kami dilantik, daerah langsung menghadapi efisiensi anggaran. Kemudian tahun 2026 efisiensi plus pemotongan, jadi terasa sekali,” ujar Suhardi Duka.
Meski kondisi anggaran ketat, Pemprov Sulbar tetap menyiapkan sekitar Rp25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Pasangkayu pada 2026. Nilai itu ia akui belum besar.
“Anggarannya mungkin kecil, tetapi jika ditempatkan dengan benar, dikelola dengan baik, dan niatnya untuk kepentingan masyarakat, maka tetap akan memberi manfaat,” jelasnya.
Suhardi Duka juga menggarisbawahi ironi yang sekaligus memberi harapan. Saat belanja pemerintah mengalami pengetatan, indikator ekonomi Sulbar justru bergerak naik.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,36 persen, melampaui rata-rata nasional. Sebelumnya, pertumbuhan daerah berada di kisaran 4 persen dan cenderung tertinggal.
Tak hanya itu, ia menyatakan pemerintah ikut menekan angka kemiskinan dan memperkecil rasio gini sebagai penanda turunnya ketimpangan. Ia menilai capaian itu lahir dari kerja kolektif yang makin padu antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang semakin harmonis dalam menjalankan program pembangunan,” ucap Suhardi Duka.
Gaungkan Pembangunan Searah
Pada titik inilah ia menekan pesan politik pembangunan. Provinsi dan kabupaten harus bergerak searah. Ia tak ingin program saling meniadakan hanya karena koordinasi lemah atau prioritas yang berbeda.
“Tidak boleh lagi kabupaten berjalan ke kiri sementara provinsi ke kanan. Sekarang kita satu langkah bersama menyelesaikan persoalan secara tuntas,” tegasnya.
Ia mengakui, banyak harapan masyarakat belum seluruhnya bisa terjawab karena kemampuan fiskal terbatas. Karena itu, Pemprov menerapkan skala prioritas, sambil memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar dukungan tambahan bisa masuk.
Ia menyebut pada 2025, pemerintah pusat mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk pembangunan jalan daerah di Pasangkayu di luar ruas jalan nasional. Untuk 2026, Pemprov kembali mendorong pendanaan pusat lewat Inpres Jalan Daerah untuk tiga ruas yang Pemkab Pasangkayu usulkan.
“Saya sudah dijanji oleh pak Dody Hanggodo (Menteri PUPR). Tapi kita juga memahami bahwa ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Banyak anggaran PU yang berangkat kesana,” tandas Suhardi Duka.
