Dipangkas Pusat, APBD Pemkab Mamuju Berkurang Rp180 Miliar Tahun Depan
Mamuju – APBD Kabupaten Mamuju kian tertekan. Tahun depan, pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp180 Miliar.
Itu diungkapkan Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Roni.
Ia membeberkan, pemangkasan paling signifikan terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa program bahkan dipastikan hilang. Di antaranya DAK jalan, irigasi, dan sebagian sektor pendidikan.
Roni menyebutkan, DAK kesehatan yang sebelumnya Rp53 miliar turun drastis menjadi Rp9 miliar. DAK pendidikan fisik pun habis.
“Tinggal non-fisik, seperti dana BOS (Badan Operasional Sekolah, red) dan operasional PAUD,” kata Roni, Kamis kemarin.
Hingga kini, simulasi pengurangan belanja belum dilakukan. Ia masih perlu mendiskusikannya dengan tim teknis.
“Dan menunggu pimpinan memutuskan belanja apa yang akan dikurangi menyesuaikan penurunan pendapatan ini,” ucapnya.
Pengurangan TDK tidak hanya menyasar Mamuju. Kondisi serupa terjadi di Pemprov Sulbar. Bahkan, nilanya lebih fantastis, Rp330 miliar.
Pengurangan ini terungkap saat Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan wakilnya Salim S. Mengga memimpin rapat kerja, Selasa (30/9) lalu.
Meski di bawah tekanan fiskal, Suhardi menempuh langkah tegas. Ia memilih tak memangkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegasnya Suhardi.
Sebagai konsekuensi, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program. SDK menegaskan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program kementerian di Jakarta.
“Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta,” jelasnya.
