DPRD Pasangkayu Pertajam Program, Kebutuhan Warga Jadi Tumpuan
Pasangkayu – DPRD Kabupaten Pasangkayu menguliti rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Legislator menuntut program yang berdampak, bukan sekadar daftar kegiatan rutin.
Penegasan itu mengemuka ralam rapat kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (13/1). Seluruh OPD hadir, terutama Bappeda sebagai pengendali perencanaan, memaparkan rencana program lintas sektor.
Pertemuan itu mempertegas program pembangunan setahun ke depan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan publik, hingga penguatan ekonomi rakyat menjadi menu utama pembahasan.
Namun DPRD tak sekadar mendengar. Perwakilan rakyat itu menelusuri satu per satu usulan program. Setelah itu mengaitkannya dengan kebutuhan riil masyarakat Pasangkayu. Anggota DPRD mengingatkan, RKPD 2026 harus lahir dari fakta lapangan, bukan asumsi di atas meja.
DPRD menegaskan efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi syarat mutlak. Setiap rupiah harus bekerja untuk rakyat. Program tanpa dampak nyata tak lagi mendapat ruang dalam dokumen perencanaan.
Tekanan juga mengarah pada fokus kebijakan. DPRD meminta OPD memusatkan perhatian pada sektor yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga. Infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi sinyal politik anggaran. DPRD ingin memastikan sinergi dengan pemerintah daerah berjalan tegas dan rasional, bukan formalitas tahunan.
Seluruh hasil pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan RKPD 2026. Dokumen itu kelak menjadi fondasi penyusunan APBD 2026, sekaligus penentu apakah pembangunan Pasangkayu bergerak maju atau kembali berputar di tempat.
