Haedar Nashir Peringatkan Risiko Masalah Jika Polri Masuk Kementerian
Jakarta – Wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu kembali memantik perdebatan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, langkah struktural semacam itu bisa membuka babak persoalan baru. Alih-alih merapikan tata kelola, perubahan posisi kelembagaan justru berpotensi melipatgandakan keruwetan.
Haedar menilai arsitektur hubungan Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pascareformasi sudah lahir dari kalkulasi yang matang. Keduanya langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai alat negara dengan mandat berbeda. Menurut dia, ketika persoalan muncul, perbaikan seharusnya berjalan dari dalam institusi, bukan lewat pemindahan komando.
“Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam danperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2/26).
Ia menekankan, kecenderungan mengganti struktur setiap kali masalah mencuat hanya menciptakan ilusi solusi. Dalam jangka panjang, cara itu bisa menumpuk persoalan baru—terlebih ketika kementerian juga menghadapi tantangan tata kelola.
Bagi Haedar, memindahkan Polri ke kementerian tertentu sama saja menggabungkan dua sumber masalah dalam satu wadah. Ia menyebut risiko “dobel masalah” mengintai karena tidak ada kementerian yang benar-benar steril dari problem birokrasi.
“Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan , kita lembur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural , cukuplah!,” tegas Haedar Nashir.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, mendorong pendekatan yang lebih fundamental: memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengarahkan sorotan pada kebutuhan pembenahan internal dan penguatan sistem pencegahan korupsi, baik dalam Polri, TNI, maupun birokrasi kementerian.
“Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenagarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ,” jelas Haedar.
Ia menilai agenda perbaikan harus mengarah pada pelayanan publik yang bersih, profesional, serta patuh pada tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi. Di titik ini, Haedar meminta Tim Reformasi Polri membaca persoalan secara utuh, bukan terburu-buru mencari jalan pintas melalui perubahan struktur.
“Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif,” harap Haedar Nashir.
Pada bagian akhir, Haedar menegaskan Muhammadiyah tidak ingin masuk ke ruang spekulasi soal figur atau jabatan dalam tubuh pemerintahan, termasuk posisi pucuk kepolisian. Ia menilai keputusan itu tetap menjadi hak prerogatif Presiden.
“Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama dan bijaksana ,” tutupnya.
