Komitmen Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis, Pemkab Mamuju Kembali Terima Penghargaan UHC

waktu baca 2 menit

Mamuju – Untuk kali kedua, Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penghargaan itu diberikan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk terus menghadirkan layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan tanpa hambatan finansial bagi masyarakat.

Penyerahan penghargaan itu diberikan dalam acara UHC Award yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.

Bupati Mamuju, Dr. Sutinah Sutinah mengaku bangga telah mampu mempertahankan komitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat mamuju.

“Ini tentu akan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berupaya memberikan layanan dasar dan sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Sutinah.

Apresiasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Mamuju memang patut diberi apresasi. Betapa tidak, kebijakan itu ditempuh dalam kondisi finansial yang cukup terbatas.

“Meskipun komitmen ini kita lakukan di tengah keterbatasan finansial kita, namun saya ingin memastikan masyarakat Mamuju bisa terjamin layanan kesehatannya. Tanpa harus takut tidak mampu membayar kalau masuk rumah sakit atau puskesmas,” terangnya.

Melalui Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, saat ini pemerintah yang melaksanakan visi Mamuju Keren, kembali mampu mengakomodasi hingga 98 persen masyarakat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kepesertaan BPJS kesehatan. Persentase ini setara dengan capaian nasional dan membawa Mamuju meraih UHC Award dengan kategori Madya.

Meski cenderung menjadi kebijakan yang kurang populis dan tidak banyak mendapat perhatian publik, dikarenakan tidak serta merta dapat disaksikan secara langsung sebagaimana pembangunan jalan dan jembatan, namun kebijakan pada layanan dasar sektor kesehatan ini telah di intervensi melalui alokasi anggaran dari APBD MAmuju rata-rata Rp60 miliar setiap tahunnya.

“Kalau anggaran senilai ini kita alokasi untuk membangun jalan, tentu sudah banyak jalan yang bisa kita perbaiki. Namun lagi-lagi saya tidak mau jalanan nanti bagus tapi masih banyak masyarakat yang sakit dan takut berobat. Jual barang supaya bisa ke puskesmas,atau ibu hamil yang tidak bisa dirawat dan mengalami kematian hanya gara-gara tidak ada biaya,” kata Sutinah.