PSI Sulbar Pasang Badan, Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Mamuju – DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Barat mendorong pemerintah mempertahankan posisi Kepolisian RI langsung di bawah Presiden.
PSI Sulbar menilai skema itu paling aman untuk menjaga netralitas Polri, sekaligus memperjelas rantai komando.
Ketua DPW PSI Sulbar, Fachryan Taslim menyebut, penempatan Polri di bawah Presiden meminimalkan potensi perebutan pengaruh antarkementerian.
Fachryan menilai, status itu membuat keputusan keamanan berjalan lebih tegas dan tidak mudah terseret agenda sektoral.
“Dengan berada langsung di bawah Presiden, tidak ada ruang kecurigaan maupun tarik ulur kepentingan kementerian terkait penggunaan kekuatan Polri. Jalur komando menjadi jelas dan netralitas lebih terjamin,” ujar Fachryan.
PSI Sulbar juga menyoroti aspek akuntabilitas. Menurut mereka, rantai tanggung jawab politik lebih terang ketika Polri langsung berada di bawah Presiden.
Tidak lain karena pengawasan DPR dan penilaian publik terhadap kebijakan keamanan menjadi lebih mudah ditelusuri.
Di tingkat daerah, Fachryan meminta Polri menjaga peran sebagai pengayom warga, khususnya di Sulawesi Barat.
“Kami berharap Polri senantiasa menjadi pelindung dan pengayom masyarakat khsusnya disulawesi barat. Bravo Polri,” tegas Fachryan.
Pernyataan PSI Sulbar sejalan dengan sikap DPP PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menekankan prinsip kendali sipil dalam demokrasi, termasuk atas aparat penegak hukum.
“Ini merupakan wujud supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis dalam negara hukum. PSI berpandangan, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional,” kata Grace.
Pengurus DPP PSI Andy Budiman menilai posisi Polri di bawah Presiden juga lebih efisien dari sisi tata kelola. Ia menekankan rantai komando yang jelas membantu Polri merespons tantangan keamanan dan ketertiban tanpa hambatan struktural.
Andy juga menggarisbawahi satu poin: perdebatan soal posisi kelembagaan tidak otomatis menjawab masalah netralitas. Menurut dia, kunci utama justru terletak pada penguatan pengawasan dan pembenahan internal.
“Jika ingin Polri makin profesional dan netral, yang harus diperkuat adalah sistem pengawasan dan reformasi internal, bukan memindahkan posisinya,” pungkas Andy.
