Rapim Sulbar Disiapkan Jadi Arena Evaluasi Kinerja, Data dan Anggaran Jadi Fokus Utama
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 untuk menguji capaian kinerja dan disiplin anggaran lintas daerah.
Forum ini menempatkan data sebagai basis evaluasi sekaligus alat sinkronisasi kebijakan provinsi dan kabupaten.
Rapim dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Seluruh pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten akan hadir, termasuk unsur pengawasan, perencanaan, dan keuangan.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka melalui undangan resmi meminta para bupati membawa perangkat teknis terkait. Kehadiran mereka dinilai penting untuk memastikan pembahasan berjalan komprehensif dan berbasis fakta lapangan.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan rapat ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian pembangunan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Rapim ini menjadi ruang evaluasi bersama, sekaligus memastikan arah pembangunan tetap selaras antara provinsi dan kabupaten,” jelas Amujib.
Ia menambahkan, Pemprov menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk memperkuat kualitas evaluasi. Keterlibatan dua lembaga ini memberi bobot lebih pada akurasi analisis perencanaan dan penganggaran.
Menurut Amujib, forum akan memuat pemaparan hasil evaluasi BPKP serta laporan kinerja para bupati. Dari sini, pemerintah dapat membaca capaian sekaligus celah yang perlu segera dibenahi.
Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menekankan kesiapan data sebagai faktor penentu efektivitas rapat. Bapperida telah merampungkan pengisian formulir asersi dari BPKP sebagai bahan utama evaluasi.
“Data ini akan menjadi pijakan bagi kepala daerah untuk melihat secara langsung capaian kinerja pembangunan yang sudah berjalan, sekaligus mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
