Suhardi Duka Bidik Lonjakan Produksi Pangan, Naikkan IP Setara Cetak Sawah 30 Ribu Hektare
Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka memilih jalan berbeda dalam mendongkrak produksi pangan daerah. Bukannya mengandalkan pencetakan sawah baru, ia justru menekan percepatan kenaikan Indeks Pertanaman (IP) sebagai strategi utama swasembada pangan daerah.
Suhardi Duka menilai potensi produksi Sulbar justru terkunci pada pola tanam yang belum maksimal. IP Sulbar masih bertengger pada angka 1,4. Artinya, mayoritas sawah hanya panen satu kali setahun.
“Kalau IP kita 1,4, dari sekitar 43 ribu hektare sawah, hanya sekitar 10 ribu hektare yang panen dua kali. Sisanya 33 ribu hektare hanya satu kali panen. Padahal kalau IP kita naik ke 2 saja, itu sama dengan mencetak sawah baru sekitar 30 ribu hektare,” tegas Suhardi Duka.
Menurutnya, lonjakan produksi bisa tercapai tanpa perlu membuka lahan baru. Namun hambatan utama muncul pada sektor irigasi dan keterbatasan anggaran daerah.
“Masalahnya, kita mau bangun irigasi, pengairan, tapi tidak ada duit. Yang punya duit itu (Pemerintah Pusat di) Jakarta. Sementara sektor pengairan pertanian sering kali bukan prioritas utama karena indikator kementerian PU lebih fokus ke jalan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tarik-menarik kewenangan antar kementerian yang kerap memperlambat penguatan infrastruktur pertanian. Sektor pertanian dan pekerjaan umum, kata dia, masih berjalan dengan ego masing-masing.
Meski demikian, Suhardi Duka memastikan pertanian dan perkebunan tetap menjadi fondasi pembangunan Sulbar selama masa kepemimpinannya. Ia menyadari risiko jebakan middle income trap pada daerah agraris, tetapi menilai sektor ini paling efektif menekan ketimpangan.
“Kalau pondasinya pertanian, maka ketimpangan bisa ditekan. Gini Ratio Sulbar 0,306, lebih rendah dari nasional 0,380. Artinya distribusi kesejahteraan kita lebih adil,” katanya.
Untuk keluar dari ketergantungan komoditas mentah, Suhardi Duka mendorong hilirisasi dan industrialisasi pertanian. Ia menilai Sulbar tak akan melompat jauh jika hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan baku.
“Kalau kita masih jual biji kakao, kita tidak akan maju. Tapi beras kita sudah masuk industri. Ke depan kita harus bangun industri tepung, minyak goreng, kosmetik berbasis sawit, dan produk turunan lainnya,” ucapnya.
Ia juga menargetkan ekspor langsung dari Sulbar tanpa transit ke Makassar atau Surabaya. Untuk mendukung agenda itu, Pemprov Sulbar menyiapkan langkah menghadirkan kantor Bea Cukai.
Pada sisi teknis, Suhardi Duka meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulbar memetakan sawah tanpa pengairan teknis. Data tersebut akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian guna menaikkan IP minimal menjadi 2 dalam lima tahun.
Ia juga menekankan penggunaan varietas unggul melalui penguatan demplot serta pembelian hasil panen benih unggul oleh pemerintah daerah agar petani mudah mengakses bibit berkualitas.
Kepala Dinas TPHP Sulbar Hamdani Hamdi memaparkan luas sawah Sulbar mencapai 42.900 hektare, terbesar berada pada Kabupaten Polewali Mandar. Cakupan irigasi baru menyentuh 46 persen, sementara 54 persen masih mengandalkan sawah nonirigasi.
Produksi padi menunjukkan tren naik. Luas panen meningkat dari 63.181 ton pada 2024 menjadi 74.131 ton pada 2025. Produksi beras 2025 mencapai 219.100 ton, dengan konsumsi 149.323 ton. Sulbar mencatat surplus 69.780 ton beras.
Namun Hamdani juga mengungkap persoalan krusial lain, yakni kekurangan alat mesin pertanian. Traktor roda dua baru tersedia 566 unit dari kebutuhan 2.861 unit. Traktor roda empat tersedia 189 unit dari kebutuhan 477 unit. Kultivator baru 146 unit, jauh dari kebutuhan 18.000 unit.
Untuk 2026, Sulbar memperoleh DIPA tugas pembantuan Kementerian Pertanian senilai Rp151,9 miliar serta dana dekonsentrasi pupuk Rp881 juta. Pemprov Sulbar berjanji mengoptimalkan anggaran tersebut lewat koordinasi lintas kementerian agar target kenaikan IP tidak berhenti sebagai wacana.
