DLHK Sulbar Turun Tangan, Penanganan Sampah Mamuju Dikebut usai Tumpukan Picu Keluhan Warga
Mamuju – Persoalan tumpukan sampah yang belakangan memicu keluhan warga Kota Mamuju langsung memantik respons Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sulawesi Barat.
DLHK Sulbar bergerak cepat dengan menjalin koordinasi bersama DLHK Kabupaten Mamuju untuk memetakan masalah sekaligus menyiapkan langkah pemulihan.
Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, dan PPKL DLHK Sulbar, Alexander Bontong, memastikan komunikasi dengan DLHK Mamuju sudah berlangsung. Ia menyebut tumpukan sampah muncul di sejumlah titik dalam kota dan sempat bertahan beberapa hari.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala DLHK Kabupaten Mamuju terkait adanya tumpukan sampah di sejumlah titik dalam kota,” ujar Alexander Bontong, Selasa (24/2).
Hasil koordinasi menunjukkan, DLHK Mamuju mengakui penumpukan sampah terjadi selama masa libur sejak Sabtu hingga Selasa. Kondisi itu membuat ritme pengangkutan tidak berjalan normal. Meski begitu, petugas mulai melakukan pembersihan bertahap.
Namun, persoalan tidak berhenti pada jadwal libur. Alexander mengungkap faktor yang lebih krusial, berkurangnya tenaga kebersihan. Sejumlah pekerja tidak terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Situasi makin rumit karena beberapa tenaga kontrak belum menerima gaji sejak Januari 2026, lalu memilih menghentikan sementara aktivitas kerja.
“Memang ada kekurangan pekerja yang tidak masuk P3K paruh waktu. Akhirnya mereka yang sebelumnya berstatus tenaga kontrak mogok karena belum menerima gaji sejak Januari 2026,” jelasnya.
Outsourcing Diusung Jadi Solusi
DLHK Mamuju, lanjut Alexander, menyiapkan jalan keluar dengan mengalihkan tenaga yang tidak masuk skema PPPK paruh waktu ke sistem outsourcing melalui pihak ketiga. Skema tersebut diharapkan memastikan pembayaran gaji lebih tertib dan tidak lagi tersendat.
“Informasi dari Kadis LHK Mamuju, akhir Februari 2026 ini gaji mereka sudah akan dibayarkan,” pungkas Alexander Bontong.
Meski pembersihan berjalan, Alexander mengakui sisa tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah kawasan, terutama di kompleks perumahan dan lorong-lorong. Sementara jalur utama dalam kota, kata dia, sudah kembali relatif bersih setelah proses pengangkutan.
DLHK Sulbar menegaskan akan terus mengawal persoalan serupa agar tidak berulang. Koordinasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota menjadi langkah yang akan terus berjalan, terutama ketika layanan dasar seperti kebersihan kota mulai terganggu.
“Kalau ada masalah, kami sebagai pembina kabupaten langsung berkoordinasi untuk mengetahui persoalannya apa dan bagaimana solusinya,” tutupnya.
