Sulbar Siapkan Lahan Kanwil Kementerian HAM, Pusat Turun Langsung Cek Kelayakan

waktu baca 2 menit

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan rencana pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM).

Tahap awal difokuskan pada peninjauan lokasi guna memastikan kesiapan lahan dan aspek teknis sebelum proyek berjalan.

Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, bersama Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, turun langsung meninjau titik lokasi pada Selasa (28/4). Kegiatan ini menjadi penentu awal kelayakan pembangunan, termasuk aksesibilitas dan potensi pengembangan kawasan.

Dalam kunjungan tersebut, Maddareski didampingi Kepala Bidang Pertanahan, Fauzan. Tim menilai kondisi lahan serta kesiapan infrastruktur pendukung yang akan menunjang operasional kantor ke depan.

Maddareski menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan sejak tahap awal. Dukungan mencakup perencanaan, penyediaan lahan, hingga kesiapan sarana penunjang.

“Oleh karena itu, pemilihan lokasi pembangunan harus mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk kemudahan akses, kondisi lingkungan, serta potensi pengembangan ke depan,” ungkap Maddareski.

Ia menilai kehadiran Kanwil KemenHAM akan memperkuat layanan dan perlindungan HAM di Sulbar. Selain itu, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan terkait tanpa harus bergantung pada wilayah lain.

Maddareski juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan agar proyek berjalan efektif.

“Koordinasi yang baik akan mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menyebut pembangunan Kanwil di Sulbar sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan negara. Ia menilai keberadaan kantor wilayah akan memperkuat fungsi pengawasan dan implementasi program HAM.

“Keberadaan Kanwil Kementerian HAM Sulbar dapat meningkatkan efektivitas koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan program-program pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.