DKP Sulbar Perketat Pengawasan Hasil Perikanan, Pedagang PPI Binanga Diedukasi Bahaya Zat Kimia Berbahaya
Mamuju – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar mulai memperketat pengawasan keamanan pangan sektor perikanan.
DKP turun langsung mengedukasi pedagang dan konsumen di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binanga, Kabupaten Mamuju. Materi edukasi mengenai bahaya penggunaan zat kimia berbahaya pada produk ikan.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar menjaga kualitas pangan sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan lokal.
Tim Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Sulbar menyasar pedagang ikan dan masyarakat di Pasar Pagi kawasan PPI Binanga, Kamis (7/5).
Petugas memberikan edukasi terkait bahan tambahan pangan berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil, hingga residu pestisida. Zat ini kerap disalahgunakan untuk menjaga tampilan ikan tetap segar.
Kabid PSDKP DKP Sulbar, Irwan Latif, menegaskan pengawasan rantai distribusi ikan akan terus diperketat mulai dari proses pendaratan hingga sampai ke tangan konsumen.
“Edukasi ini adalah langkah preventif, namun kami juga tidak segan melakukan tindakan tegas sesuai regulasi jika ditemukan oknum yang sengaja mencemari produk perikanan dengan zat berbahaya. Keamanan konsumen adalah prioritas pengawasan kami,” tegas Irwan Latif.
Dalam sosialisasi tersebut, petugas membagikan flyer edukasi mengenai ciri-ciri ikan yang diduga mengandung formalin. Masyarakat diminta mewaspadai ikan dengan tekstur terlalu kenyal, insang pucat, aroma kimia menyengat, serta kondisi ikan yang tidak dihinggapi lalat meski berada di ruang terbuka.
DKP Sulbar juga mengingatkan dampak serius penggunaan boraks dan formalin bagi kesehatan. Konsumsi jangka panjang zat tersebut berisiko merusak ginjal, hati, hingga sistem saraf pusat.
Keamanan Pangan Jadi Harga Mati
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menilai penguatan standar keamanan pangan akan berdampak langsung terhadap peningkatan nilai jual hasil tangkapan nelayan.
Menurutnya, kepercayaan konsumen menjadi faktor penting untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk sektor ekspor dan ritel modern.
“Keamanan pangan adalah harga mati bagi kami di DKP. Lewat edukasi rutin ini, kita ingin membangun ekosistem perikanan yang jujur dan sehat. Jika kepercayaan konsumen meningkat, maka nilai jual produk nelayan kita juga akan naik. Kami berkomitmen untuk terus mengawal sektor perikanan agar menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat,” kata Safaruddin.
Kesadaran menjaga kualitas ikan juga datang dari para pedagang. Murni (44), pedagang ikan di PPI Binanga, memastikan pedagang setempat tidak menggunakan bahan berbahaya untuk mempertahankan kesegaran ikan.
“Kalau bahan berbahaya seperti formalin atau boraks, kami di sini tidak pernah pakai. Begitu ikan naik dari kapal, langsung dijual. Jika ada sisa, kami pakai es batu saja seperti biasa. Bahkan pewarna makanan pun kami hindari karena dampaknya tetap tidak bagus,” ungkap Murni.
Menurutnya, perputaran stok ikan di PPI Binanga relatif cepat. Ikan biasanya habis terjual dalam tiga hingga empat hari. Jika tidak laku, pedagang mengolahnya menjadi ikan asin.
Apresiasi juga datang dari konsumen. Fadli (37) menilai pengawasan pemerintah memberi rasa aman bagi masyarakat saat membeli ikan di pasar tradisional.
“Sangat luar biasa. Ini membantu masyarakat awam yang awalnya asal beli saja tanpa tahu ada campuran bahan berbahaya. Kami sangat mendukung fungsi pengawasan seperti ini agar apa yang kami makan benar-benar sehat,” pungkasnya.
