300 Ijazah Pekerja Belum Terlacak, Pengawasan 17 Ribu Perusahaan Terbatas
MAMUJU – Dugaan penahanan 300 ijazah pekerja di Sulawesi Barat belum menemukan titik terang. DPRD Sulbar kini mempertanyakan dasar temuan Ombudsman tersebut.
Persoalan ini mengemuka dalam RDPU Komisi IV DPRD Sulbar. Rapat berlangsung bersama Distransnaker dan Polda Sulbar, Selasa (17/11/2026).
Angka 300 ijazah justru memunculkan sejumlah pertanyaan. Siapa pemiliknya? Perusahaan mana yang menahan? Lalu, di mana dokumen tersebut sekarang?
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, meminta penjelasan Ombudsman. Namun, lembaga tersebut tidak menghadiri undangan RDPU.
Abdul Rahim menilai informasi publik membutuhkan dasar yang jelas. Terlebih, informasi tersebut berasal dari lembaga negara.
“Kami akan kembali menyurati Ombudsman. Jika tidak ada respons, mungkin kami akan mendatangi langsung,” kata Abdul Rahim.
Ia juga mempertanyakan keterkaitan Toko Subur dengan temuan tersebut. Sebab, perusahaan itu hanya mengakui empat kasus penahanan ijazah.
Keempat ijazah tersebut kini telah dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, keberadaan ratusan dokumen lainnya belum terungkap.
“Kalau memang Toko Subur tidak ada kaitannya dengan dugaan 300 ijazah tersebut, lalu perusahaan mana yang dimaksud?” ujarnya.
Empat Ijazah Pernah Ditahan
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Sulbar, Fajar Sidiq, mengungkap temuan tersebut. Pada 5 November, ia menyebut sekitar 300 ijazah asli.
Dokumen itu disebut berada pada sebuah minimarket Mamuju. Temuan tersebut berkaitan dengan pengaduan empat warga.
Mereka mengadukan lambannya penanganan laporan penahanan ijazah. Pengaduan tersebut masuk ke Ombudsman pada Oktober 2026.
Fajar juga mengungkap dugaan penerapan denda pengunduran diri. Pekerja disebut harus membayar Rp500 ribu sebelum kontrak berakhir.
Ombudsman menyebut empat pelapor telah menerima kembali ijazahnya. Namun, nasib dokumen lainnya masih membutuhkan penelusuran.
Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Distransnaker Sulbar, Rusdi, membenarkan empat kasus penahanan ijazah.
Dua kasus merupakan tindak lanjut informasi Ombudsman. Distransnaker juga telah dua kali memanggil Toko Subur.
Pengawas ketenagakerjaan bahkan telah memeriksa perusahaan tersebut. Namun, manajemen menyatakan tidak lagi menahan ijazah.
Distransnaker kemudian meminta surat pernyataan perusahaan. Dokumen itu menegaskan komitmen menghentikan praktik penahanan ijazah.
“Apabila di kemudian hari ditemukan kembali praktik penahanan ijazah, tentu ada konsekuensi hukum,” ujar Rusdi.
Meski begitu, Distransnaker belum mengantongi rincian 300 ijazah. Rusdi berencana kembali meminta klarifikasi kepada Ombudsman.
Ia menegaskan belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Pemeriksaan membutuhkan data dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Abdul Rahim menegaskan perusahaan tidak boleh menahan ijazah pekerja. Dokumen pribadi tersebut bukan alat untuk mengikat karyawan.
Perusahaan cukup menggunakan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi. Ia juga menolak praktik penyanderaan dokumen saat pekerja mengundurkan diri.
“Jangan sampai perusahaan berpikir bahwa untuk mencegah karyawan berhenti bekerja di tengah jalan, ijazah atau barang berharga milik karyawan harus disandera. Itu tidak boleh,” tegasnya.
17 Ribu Perusahaan Jadi Tantangan
Persoalan lain muncul pada kapasitas pengawasan ketenagakerjaan. Distransnaker mencatat sekitar 17 ribu perusahaan beroperasi.
Jumlah tersebut mencakup usaha mikro hingga perusahaan besar. Kondisi ini membuat pengawasan tidak bisa berlangsung serentak.
Rusdi menyebut dinas akan menetapkan target pengawasan tahunan. Penentuan target mempertimbangkan kategori usaha dan kapasitas pengawas.
Pengawasan juga tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Pengawas dapat menindaklanjuti temuan langsung saat pemeriksaan lapangan.
Sementara itu, Abdul Rahim meminta pengawasan lebih aktif. Ia juga mendorong sosialisasi aturan ketenagakerjaan kepada perusahaan.
DPRD Siapkan Inspeksi Mendadak
Komisi IV DPRD Sulbar juga merencanakan inspeksi mendadak. Sejumlah jaringan minimarket masuk dalam perhatian DPRD.
Alfamidi dan Alfamart termasuk perusahaan yang akan diperiksa. Langkah tersebut bertujuan memetakan potensi praktik serupa.
“Kita akan melihat terlebih dahulu data perusahaan mana yang bisa dijadikan sampel untuk dilakukan inspeksi lapangan,” kata Abdul Rahim.
DPRD turut berkoordinasi dengan Polda Sulbar. Koordinasi itu menyasar penanganan dugaan pelanggaran melalui jalur hukum.
Terutama jika perusahaan kembali menahan ijazah pekerja. Praktik tersebut perlu mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum.
Hingga RDPU berakhir, dugaan 300 ijazah belum terkonfirmasi. DPRD masih menunggu penjelasan resmi dari Ombudsman.
Sementara itu, Distransnaker belum memiliki data pendukung secara rinci. Persoalan ini memperlihatkan dua pekerjaan rumah pemerintah.
Pertama, memastikan kebenaran dugaan penahanan ratusan ijazah. Kedua, memperkuat pengawasan terhadap ribuan perusahaan.
Pengembalian empat ijazah belum menuntaskan persoalan tersebut. Publik masih menunggu kepastian atas dugaan 300 ijazah.

