BPJS Kesehatan Perkuat Pengawasan Kecurangan JKN
Jakarta – Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membawa tantangan baru. Salah satunya, mencegah praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan.
BPJS Kesehatan kini memperkuat sistem pengawasan. Langkah ini menyasar pencegahan hingga penindakan kecurangan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, pengendalian kecurangan membutuhkan pendekatan menyeluruh. Upaya tersebut mencakup pembenahan kebijakan, kompetensi SDM, dan tata kelola.
BPJS Kesehatan juga membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN. Tim tersebut hadir pada tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.
Selain itu, BPJS menerapkan indikator kinerja bagi unit kerja.
Pengawasan dan pelaporan kegiatan anti-kecurangan juga diperkuat.BPJS turut mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator. Modul tersebut telah memperoleh sertifikasi BNSP.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” kata Pujo.
Pernyataan itu disampaikan dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026. Forum tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11).
Pujo menyebut cakupan JKN terus meningkatkan kompleksitas pengelolaan. Per 1 November 2026, peserta JKN mencapai 285,8 juta jiwa. Angka tersebut setara 98,5 persen penduduk Indonesia. Cakupan besar menuntut pengawasan semakin ketat.
Risiko kecurangan juga berkembang mengikuti dinamika pelayanan. Karena itu, pengendalian tidak cukup mengandalkan pengawasan administratif.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.
BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor.
INHAFA akan menjalankan tiga peran strategis. Pertama, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Kedua, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi. Ketiga, memperkuat pengawasan serta akuntabilitas bersama.
Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menilai, pengendalian kecurangan membutuhkan sistem adaptif.
Kompleksitas jaminan kesehatan terus berkembang. Pola pelayanan dan risiko juga mengalami perubahan. Menurutnya, satu institusi tidak mampu bekerja sendiri. Kolaborasi harus melibatkan regulator dan fasilitas kesehatan.
Aparat penegak hukum, akademisi, serta organisasi profesi juga diperlukan. Industri asuransi dan masyarakat sipil turut memiliki peran.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menekankan ketahanan sistem JKN. Ia meminta seluruh pihak menjaga keberlanjutan program tersebut. Praktik kecurangan tidak boleh melemahkan sistem jaminan kesehatan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia juga meminta pemerintah menutup celah tata kelola. Perlindungan terhadap pelapor harus menjadi perhatian.
Cak Imin menilai regulasi anti-kecurangan perlu diperkuat. Saat ini, pengaturannya masih berada pada tingkat peraturan menteri.
” Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.

