DPRD Sulbar Konsultasi Anggaran Pilkada 2024 ke Kalimantan Selatan

waktu baca 2 menit
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kesbangpol dan BPKAD Kalimantan Selatan untuk mengonsultasikan anggaran Pilkada serentak tahun 2024.

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kesbangpol dan BPKAD Kalimantan Selatan, kemarin.

Kunjungan itu dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, mereka sharing informasi dan pengalaman terkait pengelolaan anggaran dan dana bantuan untuk aparat keamanan Pilkada.

Rombongan DPRD Sulbar dihadiri Wakil Ketua, H. Abdul Rahim, Anggota Banggar, Anggota Bamus, Kabag Umum dan Keuangan serta para staf Sekretariat DPRD Sulbar.

Adapun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri Kepala Kesbangpol Kalimantan Selatan Heriansyah, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Selatan, Fatkhan,

Ketua Banggar DPRD Sulbar, Syamsul Samad menjelaskan, bahwa tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan alokasi anggaran Pilkada dapat digunakan secara efektif dan efisien, khususnya dalam aspek keamanan.

“Kami ingin belajar dari pengalaman Kalimantan Selatan dalam mengelola dana bantuan kepada aparat keamanan. Harapan kami, Pilkada di Sulawesi Barat dapat berjalan dengan lancar dan aman,” ucap Syamsul Samad.

Selama pertemuan, kedua belah pihak bertukar informasi mengenai strategi penanganan dan alokasi anggaran yang efektif, serta diskusi tentang tantangan yang dihadapi selama proses Pilkada. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membahas potensi risiko dan cara mitigasi yang bisa diaplikasikan.

Kepala Kesbangpol Kalimantan Selatan, Heriansyah mengapresiasi inisiatif dan kunjungan dari Banggar DPRD Sulbar.

“Kami sangat terbuka dengan kolaborasi ini. Pertukaran pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan Pilkada di wilayah masing-masing,” kata Heriansyah.

Kunjungan ini diharapkan akan meningkatkan kerjasama antarprovinsi dalam hal pengelolaan keuangan dan logistik keamanan, serta memberikan wawasan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan Pilkada di tahun anggaran 2024. (ADV)