Lewat Rakor, Pemprov Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Sulbar
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar rapat koordinasi guna mempercepat penanggulangan kemiskin di provinsi ke-33 ini.
Rapat berlangsung di d’Maleo Hotel & Convention, Senin 4 Desember 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar sebagai penyelenggara. Rapat tersebut melibatkan Yayasan Japan International Cooperation Agency (JICA) serta dihadiri stakeholder terkait.
Masalah Kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi untuk diselesaikan. Kemiskinan bukan hanya berbicara masalah ekonomi saja, tetapi juga di pengaruhi oleh aspek lainnya. Masalah ini tentu tidak ingin terwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga perlu strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, rapat koordinasi merupakan agenda rutin yang digelar dua kali setahun. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana yang sudah dilakukan.
Menurutnya, saat ini angka kemiskinan berada di 2,94 persen, angka tersebut merupakan angka penanggulangan kemiskinan dengan kinerja tercepat di Pulau Sulawesi.
“Rapat evaluasi harus dibiasakan untuk mengukur sejauh mana capaian dan masalah yang perlu dilakukan perbaikan,” kata Idris.
Dalam rakor tersebut, Pemprov Sulbar juga meminta dukungan JICA untuk terlibat dalam penanganan kemiskinan di Sulbar.
“Kehadiran JICA dapat memperkuat kita di Sulbar. Kita berkomitmen membangun kerja sama ini lebih produktif kemungkinan program di JICA bisa membangun koneksi kebijakan di provinsi, termasuk kepada kawan-kawan di Kabupaten,” ucapnya.
Kemiskinan ekstrem di Sulbar ditargekan dapat ditekan mencapi 10,70 persen pada 2024 mendatang. Sehingga melalui rakor tersebut, pemerintah ingin menyatukan persepsi dan menyatukan visi yang sama, termasuk memastikan semua orang harus memiliki data yang sama.
Apalagi, saat ini pertumbuhan ekonomi Sulbar terlihat membanggakan karena pertumbuhan ekonomi Sulbar di tahun 2023 sudah mencapai 7,5 persen.
Selain itu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM di Sulbar, harus terus ditingkatkan, utamanya menekan masalah anak tidak sekolah.
“Kita ingin memastikan agar seluruh anak di Sulbar mengeyam pendidikan, untuk peningkatan kualitas SDM Sulbar,” terang Idris.
Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem perlu adanya strategi, seperti bagaimana melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan dan jaminan usaha ekonomi UMKM, kemudian sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan. (rilis)
Tinggalkan Balasan
