TPAKD Sulbar Pacu Akses Keuangan Petani dan UMKM demi Kemandirian Ekonomi Daerah
Mamuju — Harapan untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai pusat kekuatan ekonomi baru terus dirajut. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulbar menegaskan langkah konkret untuk memperkuat permodalan petani dan pelaku UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Komitmen ini ditegaskan dalam rapat pleno TPAKD Sulbar, yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, pada Selasa, 8 Juli 2025, dengan melibatkan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota.
Dalam arahannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Amujib, Wakil Gubernur menyoroti belum bergeraknya percepatan ekonomi daerah meskipun inflasi terkendali. Ironisnya, sebagian besar komoditas penyumbang inflasi justru berasal dari luar daerah, sehingga tidak memberikan nilai tambah pada sektor pertanian lokal.
“Kita perlu memastikan bahwa sektor keuangan hadir mendukung sektor produktif lokal. KUR adalah instrumen yang strategis untuk menyentuh langsung petani dan pelaku UMKM,” kata Amujib membacakan sambutan.
TPAKD Sulbar melihat skema pembiayaan ini sebagai pengungkit daya saing sekaligus jawaban atas keterbatasan akses modal, yang selama ini menjadi kendala utama di lapangan. Dengan sinergi lembaga keuangan, dinas teknis, serta dukungan off taker (pasar), diharapkan produktivitas pertanian dan UMKM meningkat secara signifikan.
“Sulbar butuh ekosistem bisnis yang sehat. Modal dari bank atau lembaga non-bank harus diiringi dengan kepastian pasar dan pelatihan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.
Program ini juga diperkuat dengan berbagai inisiatif: mulai dari fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan yang mendukung kelancaran distribusi produk lokal. Salah satu langkah nyata adalah program bantuan modal untuk 1.000 UMKM di Sulbar yang tengah digalakkan oleh Pemprov.
Lebih jauh, Pemprov Sulbar menargetkan posisi sebagai penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) dan sekaligus sebagai kekuatan ekonomi regional di kawasan timur Indonesia. Untuk itu, peran OJK, lembaga keuangan, dan instansi pengampu harus lebih konkret.
“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Perlu sinergi yang lebih dalam, khususnya dari OJK dan penyalur KUR, agar program ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh rakyat,” tegas Amujib.
Di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi daerah, TPAKD Sulbar menaruh harapan besar pada kekuatan sektor jasa keuangan. Bersama petani, UMKM, dan pengusaha kecil, Sulbar ingin menuliskan babak baru: kemandirian ekonomi dari desa hingga kota, dari ladang hingga pasar.
