APBD 2027 Mulai Disusun, TAPD Sulbar Tekankan Proyeksi Realistis
Sulbar — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat mulai menetapkan arah kebijakan fiskal 2027 dengan membahas asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi belanja.
Rapat yang berlangsung Jumat, 24 April 2026, menyoroti pentingnya proyeksi keuangan yang realistis agar APBD mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, memimpin langsung pembahasan tersebut. Ia menegaskan, tahap awal ini menentukan kualitas perencanaan anggaran secara keseluruhan. Akurasi proyeksi, menurutnya, menjadi kunci agar kebijakan fiskal tidak meleset dari kebutuhan riil daerah.
“Perencanaan pendapatan dan belanja harus disusun berdasarkan data yang kuat, kemampuan fiskal daerah, serta prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. TAPD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap tahapan perencanaan berjalan terukur dan akuntabel,” ujar Junda Maulana.
Forum ini melibatkan unsur TAPD, mulai dari BPKAD, Bapperida, Bapenda, hingga biro terkait. Mereka memadukan data fiskal dengan arah pembangunan daerah untuk menyusun kerangka awal APBD 2027.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menilai pembahasan ini sebagai fondasi penting dalam membangun struktur anggaran yang sehat. Ia menekankan keseimbangan antara kapasitas fiskal dan target pembangunan agar belanja tidak melampaui kemampuan daerah.
“Pembahasan asumsi PAD dan alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2027 menjadi langkah awal yang sangat penting agar struktur APBD dapat dirancang secara sehat, proporsional, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah,” jelas Ali Chandra.
Ia memastikan BPKAD akan menjaga disiplin pengelolaan keuangan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas. Koordinasi lintas perangkat daerah juga terus diperkuat agar proses perencanaan berjalan efektif dan sesuai regulasi.
Pembahasan ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola anggaran. TAPD menargetkan rumusan awal yang komprehensif, sehingga penyusunan APBD 2027 lebih presisi, responsif, dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat.
