Beasiswa Sulbar Nyaris Naik Berlipat, ATS Masih Menantang
Sulbar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menambah akses beasiswa dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan perkembangan itu saat memimpin upacara Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9).
“Pada sektor pendidikan, penerima beasiswa dari 561 orang pada 2025 meningkat menjadi 1.040 orang tahun 2026,” ujar Suhardi Duka.
Jumlah penerima tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemprov Sulbar menyiapkan anggaran lebih dari Rp7 miliar untuk program beasiswa tersebut.
Suhardi mengatakan perluasan penerima beasiswa bertujuan membuka akses pendidikan tinggi bagi lebih banyak warga Sulbar. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan generasi muda melanjutkan pendidikan.
Namun, akses pendidikan Sulbar menghadapi persoalan yang lebih luas. Pemerintah masih harus menarik puluhan ribu anak kembali ke sekolah.
Pada 2025, jumlah anak tidak sekolah (ATS) tercatat lebih dari 37 ribu orang. Setelah pemerintah melakukan intervensi, lebih dari 3.000 anak kembali bersekolah. Jumlah ATS kini masih sekitar 34 ribu orang.
Selain beasiswa, Pemprov Sulbar menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pendidikan dan pemerataan kualitas sekolah menengah.
Program tersebut mencakup bantuan perlengkapan sekolah, dukungan bagi guru non-ASN, serta pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas.
Bagi Suhardi, pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari bertambahnya penerima bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan semakin banyak anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menentukan masa depannya.
“Ini adalah perjalanan pembangunan manusia, membangun anak-anak lebih sehat, membangun generasi lebih terdidik dan membangun masyarakat yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengubah masa depan,” ucapnya.
Perluasan beasiswa menjadi salah satu bagian dari agenda pembangunan manusia Sulbar. Indeks Pembangunan Manusia Sulbar pada 2025 mencapai 71,16 poin dan masuk kategori pembangunan manusia tinggi.
Namun, angka tersebut berjalan beriringan dengan pekerjaan rumah berupa puluhan ribu anak yang masih berada di luar sistem pendidikan.
