BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN ke Wilayah 3T, Luncurkan LANURI di 558 Titik Indonesia
Jakarta – BPJS Kesehatan memperkuat pemerataan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui program Layanan Ujung Negeri (LANURI).
Program tersebut menjadi bagian dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang berfokus pada perluasan akses layanan bagi masyarakat dengan keterbatasan geografis maupun infrastruktur digital.
Peluncuran LANURI berlangsung serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Senin (13/7). Program itu melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan dengan mengintegrasikan layanan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta BPJS Keliling.
Langkah tersebut menjadi respons atas tantangan pemerataan layanan kesehatan yang masih membayangi sejumlah daerah 3T. Kendala jaringan komunikasi data, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang selama ini membatasi akses layanan administrasi JKN.
Sebagai solusi, BPJS Kesehatan mengoptimalkan VIOLA, layanan berbasis video conference yang memungkinkan peserta JKN mengakses informasi, mengurus administrasi kepesertaan, serta menyampaikan pengaduan secara langsung tanpa harus mendatangi kantor layanan.
Pelaksanaan layanan ini berlangsung melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang menyediakan fasilitas pendukung di puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, sekolah, maupun lokasi lainnya.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan pemanfaatan VIOLA terus meningkat. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan tersebut mencatat 218.729 kali penggunaan. Puskesmas menjadi lokasi pelaksanaan terbanyak, sedangkan layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat berupa permintaan informasi dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mayoritas pengguna berasal dari segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa penguatan layanan digital harus berjalan beriringan dengan layanan langsung di lapangan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara.
“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling tersebut merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini kita laksanakan LANURI serentak di 558 titik kabupaten/kota se-Indonesia, dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari ke-558 titik tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara di 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Harapan kami, LANURI dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau aksesnya terbatas karena kondisi geografis,” ujar Pujo yang didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto dalam acara Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi, Senin (13/7).
Melalui LANURI, BPJS Kesehatan menempatkan layanan jemput bola sebagai instrumen penting untuk menjangkau masyarakat yang belum dapat memanfaatkan layanan digital. BPJS Keliling menyediakan akses informasi, layanan administrasi kepesertaan, hingga penanganan pengaduan terkait JKN langsung ke wilayah yang sulit dijangkau.
Pada kesempatan yang sama, Pujo juga memaparkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut terdiri atas empat inisiatif Customer Centric dan empat program Collaborative yang dirancang untuk menjawab kebutuhan peserta sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
“Adapun beberapa program utama yang telah tercapai adalah JKN 3T (kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit ke daerah 3T serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T), P-Care MBG (petugas SPPG menjadi peserta JKN dan terpantau kesehatannya, serta tumbuh kembang siswa penerima MBG terpantau), dan Eliminasi Inefisiensi (intelligence claim untuk upaya efisiensi biaya JKN, serta pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi termasuk potensi fraud). Ada pula sejumlah poin yang masih terus berproses bersama pemangku kepentingan terkait,” jelas Pujo.
Dukungan terhadap program tersebut datang dari berbagai lembaga pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menilai LANURI menjadi inovasi yang mampu mendekatkan layanan JKN kepada masyarakat yang menghadapi hambatan transportasi maupun keterbatasan akses internet.
“Kementerian Koperasi menyambut baik kolaborasi ini, mengingat jaringan Koperasi Desa Merah Putih memiliki jaringan yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta memiliki akses internet untuk mendukung penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling. Kami akan mendorong jajaran pengurus Koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Apresiasi serupa datang dari Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda. Menurutnya, kesenjangan akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah 3T, terutama akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan.
“Jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh negeri dapat dimanfaatkan untuk mendukung LANURI, misalnya mobilisasi personil di bidang kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan tambahan, serta pengoperasian kapal rumah sakit yang bisa digunakan untuk layanan di pulau-pulau terpencil. Termasuk dengan mengerahkan sekitar 76.000 personil Babinsa yang tersebar di Indonesia,” katanya.
Kolaborasi BPJS Kesehatan dengan berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa upaya memperluas cakupan JKN tidak hanya bertumpu pada digitalisasi layanan, tetapi juga memerlukan dukungan jaringan kelembagaan yang mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah paling terpencil di Indonesia.
