Sulbar Unggul Digitalisasi Daerah di Sulawesi
Jakarta — Sulawesi Barat mencatat capaian baru dalam transformasi digital pemerintahan. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulbar meraih Championship 2026 sebagai TP2DD Provinsi Terbaik 2026 Wilayah Sulawesi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFS&E) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Kamis, 24 September 2026.
Capaian itu menempatkan Sulbar sebagai salah satu daerah yang memperoleh apresiasi atas kinerja TP2DD dalam mendorong digitalisasi transaksi dan tata kelola pemerintahan.
Digitalisasi daerah tidak berhenti pada penggunaan teknologi dalam transaksi. Pemerintah daerah juga dituntut membangun sistem yang mampu memperkuat efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Karena itu, penghargaan tersebut merefleksikan kerja lintas sektor dalam memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus membangun ekosistem ekonomi digital.
FEKDI x IFS&E 2026 dan Rakornas P2DD 2026 menjadi forum pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat agenda transformasi digital.
Bagi Sulbar, capaian tersebut menjadi dorongan untuk memperluas pemanfaatan teknologi pada sektor pemerintahan dan perekonomian. Kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting agar digitalisasi tidak berhenti pada sistem transaksi, tetapi menghasilkan layanan yang lebih mudah dan tata kelola yang lebih terbuka.
Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana menghadiri rangkaian agenda tersebut dengan pendampingan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulbar.
Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulbar Gemilang Sukma mengatakan lembaganya menjalankan fungsi fasilitasi dalam agenda kedinasan pemerintah provinsi selama kegiatan berlangsung di Jakarta.
“Dukungan tersebut merupakan bagian dari tugas Badan Penghubung Daerah dalam membantu kelancaran hubungan dan koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan pemerintah pusat maupun berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional,” ucap Gemilang.
