Listrik Gratis 2026, Pemprov Sulbar Gunakan Data PASTIPADU untuk Sasar Warga Miskin Ekstrem

waktu baca 2 menit

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sulbar membahas pelaksanaan Program Listrik Gratis 2026. Pemprov Sulbar menyiapkan calon penerima bantuan berdasarkan data terintegrasi dalam aplikasi PASTIPADU agar bantuan tepat sasaran.

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Aditya, di Kantor Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Rabu (11/2/2026). Pertemuan itu membahas koordinasi teknis pelaksanaan program, termasuk mekanisme pengusulan nama calon penerima.

Dinas ESDM Sulbar menekankan pengusulan penerima mengacu pada data penerima dan data desa yang sudah tercatat dalam aplikasi PASTIPADU. Basis data itu menjadi rujukan penetapan calon penerima manfaat, sehingga proses seleksi lebih terukur dan memenuhi kriteria program.

Dalam pertemuan tersebut, Aditya menjelaskan PASTIPADU sebagai program unggulan Pemprov Sulbar yang fokus pada penanganan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Aditya juga menyebut program itu berjalan pada masa kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Aditya menilai Program Listrik Gratis menjadi intervensi yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga. Ia meminta pemerintah desa memastikan calon penerima bantuan benar-benar masuk dalam kategori penerima manfaat PASTIPADU.

Aditya juga menegaskan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri atau belum memiliki kWh meter sendiri perlu masuk prioritas karena masuk kategori miskin ekstrem.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan menyampaikan Program Listrik Gratis selaras dengan Program Panca Daya karena berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Ia menyebut masih ada warga miskin ekstrem yang belum memiliki kWh meter sendiri dan masih bergantung pada sambungan listrik tetangga atau memakai pembangkit secara terbatas.

Pemprov Sulbar menargetkan sinergi lintas perangkat daerah memperkuat akurasi sasaran penerima. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program berjalan transparan dan memberi manfaat nyata bagi warga yang paling membutuhkan.

error: Content is protected !!
Play sound