81 Tahun Merdeka, Suhardi Duka Ingatkan Kemiskinan Ekstrem Masih Menguji Arti Kemerdekaan
Sulbar — Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika sebagian warga masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Pesan itu ia sampaikan seusai memimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Senin (17/8/2026).
“Saya kira hari kemerdekaan itu sakral. Kenapa sakral? Karena pembebasan dari penindasan, penjajahan. Dan di situ kita menghirup masa depan,” ujar Suhardi Duka.
Menurut dia, Proklamasi memang mengakhiri penjajahan. Namun, tugas negara belum selesai. Pemerintah masih harus memastikan hasil kemerdekaan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Walaupun sudah 81 tahun kita merdeka, sesungguhnya semua rakyat Indonesia itu harus sejahtera. Akan tetapi masih ada kemiskinan,” katanya.
Suhardi menempatkan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu ukuran penting keberhasilan negara mengisi kemerdekaan. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan masih ada warga yang belum memperoleh kehidupan layak.
“Saya kira ini yang akan menggugah kesadaran kita, bagaimana upaya Bapak Presiden, para menteri, dan seluruh kepala daerah untuk menolkan kemiskinan ekstrem di setiap wilayah pelosok Indonesia,” ujarnya.
Ia bahkan mengaitkan kemiskinan ekstrem dengan makna kemerdekaan itu sendiri.
“Kenapa? Karena kemiskinan ekstrem sesungguhnya dia jauh tertinggal dari kemerdekaan. Dengan demikian, kesadaran itu yang harus kita gugah,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mengarahkan kebijakan pada persoalan yang paling mendasar. Kemerdekaan, bagi Suhardi, tidak cukup berhenti pada simbol, upacara, dan perayaan. Ukurannya harus terlihat pada kehidupan masyarakat.
Infrastruktur Masih Bergantung Pusat
Suhardi juga menyoroti persoalan lain yang menentukan kesejahteraan masyarakat Sulbar: infrastruktur.
Kapasitas fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah provinsi tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Pemprov Sulbar karena itu terus mengusulkan sejumlah proyek kepada pemerintah pusat.
“Dengan keterbatasan anggaran kita, kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menyebut pembangunan jalan desa melalui Instruksi Presiden serta jembatan gantung sebagai contoh program yang membutuhkan dukungan pusat.
Suhardi mengapresiasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur Sulbar pada tahun sebelumnya. Salah satunya menyangkut pembangunan infrastruktur terkait jembatan yang ambruk di Karema, Mamuju, melalui skema Inpres Jalan Daerah.
Selain anggaran pemerintah pusat, Pemprov Sulbar juga membuka akses pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Menurut Suhardi, dua gubernur sebelumnya, Anwar Adnan Saleh dan Ali Baal Masdar, pernah memanfaatkan skema tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Suhardi mengatakan Pemprov Sulbar kembali mengusulkan pembiayaan melalui PT SMI tahun ini. Namun, kesepakatan belum tuntas.
“Dan di tahun ini juga saya mengusul. Hanya belum bertandatangan. Tapi saya dijanji katanya kita akan tandatangan di akhir Agustus ini. Semoga ya,” katanya.
Kemerdekaan sebagai Ukuran
Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut berlangsung dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Basarnas, ASN, serta pelajar SMA sederajat. Sejumlah pejabat daerah, anggota DPD RI, pimpinan DPRD Sulbar, unsur Forkopimda, veteran, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga keluarga Paskibraka turut hadir.
Suhardi mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat. Ia juga memberi penghargaan kepada Paskibraka Sulbar yang menjalankan tugas pengibaran Merah Putih.
“Pelaksanaan upacara cukup khidmat. Tidak semua mengikuti detik-detik Proklamasi dengan penuh kesadaran. Dan juga Paskibraka kita bagus,” ungkapnya.
