Sajian MBG Ramadan Dikeluhkan, PSI Sulbar Desak DPRD Turun Tangan
Mamuju – Keluhan orang tua soal sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di sejumlah sekolah menyebar di media sosial.
Sorotan mengarah ke porsi dan kualitas makanan yang dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran per porsi yang pemerintah tetapkan.
Ketua DPW PSI Sulawesi Barat, Fachryan Taslim, menilai isu ini menyentuh hak dasar anak. Menurutnya, MBG bukan program biasa, melainkan kebijakan strategis yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban.
“Jika benar ada ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kualitas sajian yang diterima siswa, maka ini harus segera ditelusuri. Anak-anak kita berhak mendapatkan makanan yang sesuai standar, baik dari sisi gizi maupun kelayakan,” ujar Ryan di Mamuju, Senin (23/2).
Ryan pun meminta DPRD Kabupaten Mamuju dan DPRD Sulbar mengambil peran pengawasan secara nyata. Ia mendorong wakil rakyat melakukan pemantauan langsung, bukan hanya menerima laporan di atas meja. Sasaran pengecekan, kata dia, mencakup sekolah hingga dapur penyedia MBG.
“Anggota DPRD harus turun langsung memastikan MBG yang disalurkan SPPG benar-benar sesuai ketentuan. Apalagi informasi ini sudah berseliweran di media sosial, sehingga perlu klarifikasi dan pengecekan faktual,” tegasnya.
Ryan juga mengingatkan potensi penyimpangan harus tertangani sejak dini. Ia menilai aparat berwenang perlu bergerak cepat bila temuan di lapangan menguatkan dugaan ketidaksesuaian.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran, maka oknumnya harus ditindak tegas. Bila perlu, izin dapur penyedia dihentikan agar ada efek jera,” tambah Ryan.
PSI Sulbar berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera merespons polemik tersebut agar MBG tetap berjalan sesuai tujuan program. Hadir untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak, terutama selama Ramadan.
