Inspektorat Sulbar Turun ke Pasangkayu, Pantau Dua OPD untuk Pastikan Program Tepat Sasaran
Pasangkayu – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan agar program pemerintah daerah tidak melenceng dari rencana, aturan, dan target.
Melalui Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah I, Inspektorat Sulbar melakukan monitoring pada dua perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu, Selasa, 24 Februari 2026.
Monitoring ini mengarah pada satu tujuan: memastikan tata kelola berjalan akuntabel dan transparan. Inspektorat menempatkan pengawasan sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar mencari kesalahan.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Tim Irban Wilayah I menyasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasangkayu. Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno, memimpin kegiatan bersama tim auditor.
Irianto menegaskan monitoring menjadi ruang evaluasi bersama sekaligus penguatan pembinaan agar pelaksanaan kegiatan tidak keluar jalur.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan tetap berada pada koridor yang telah direncanakan serta mendorong perbaikan berkelanjutan melalui dialog dan evaluasi bersama,” jelasnya.
Tim melakukan evaluasi dokumen, diskusi, serta klarifikasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. Pola ini memungkinkan Inspektorat menangkap masalah sejak awal. Mmulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Di tempat terpisah, Inspektur Inspektorat Daerah Sulbar, M. Natsir, menekankan monitoring bertujuan menguji efektivitas program, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Monitoring ini merupakan bagian dari upaya pembinaan untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami ingin memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Inspektorat berharap monitoring ini memperkuat sinergi antara fungsi pengawasan dan pelaksana program. Target akhirnya bukan sekadar laporan yang rapi, melainkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan manfaat yang benar-benar sampai ke masyarakat.
