Evaluasi Diperketat, Bapperida Sulbar Percepat Reformasi Pelayanan Publik
Sulbar — Bapperida Provinsi Sulawesi Barat mempercepat pembenahan pelayanan publik usai menerima evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri, Senin (20/4).
Evaluasi ini menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas layanan, mulai dari aspek fasilitas hingga sistem digital. Tim evaluasi meninjau langsung berbagai komponen layanan di Kantor Bapperida Sulbar. Penilaian mencakup area parkir, tata ruang pelayanan, serta fasilitas pendukung, termasuk akses bagi kelompok rentan.
Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, menegaskan evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin. Ia menilai proses tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Ini adalah wujud komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih akuntabel dan berkualitas, sebagaimana arah pembangunan dalam Panca Daya,” ujarnya.
Hasil evaluasi menyoroti sejumlah catatan strategis. Salah satu poin utama yakni perlunya penajaman maklumat pelayanan agar tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi mencerminkan komitmen nyata kepada masyarakat.
Bapperida Sulbar merespons dengan merancang maklumat yang lebih konkret. Dokumen itu akan memuat standar layanan, komitmen perbaikan berkelanjutan, serta kesiapan memberi kompensasi jika layanan tidak sesuai.
Pembenahan juga menyasar sarana dan prasarana. Bapperida ingin menghadirkan lingkungan layanan yang lebih tertib, nyaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di saat yang sama, penguatan sistem berbasis elektronik terus dipacu. Digitalisasi dinilai menjadi kunci untuk mempercepat akses layanan dan meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkonsultasi maupun menyampaikan pengaduan. Semua masukan akan kami tindaklanjuti secara serius,” kata Suhamta.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menilai evaluasi ini sebagai momentum krusial. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan layanan bukan hanya kelengkapan administrasi, tetapi pengalaman masyarakat saat mengakses layanan.
“Fokus kami bukan hanya pada kelengkapan administrasi, tetapi bagaimana masyarakat merasa nyaman dan mudah saat berinteraksi dengan layanan kami,” tegasnya.
Amujib juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan inovasi digital untuk memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, sistem yang transparan dan responsif akan memastikan setiap aspirasi masyarakat tertangani dengan baik.
Melalui langkah ini, Bapperida Sulbar tidak hanya menindaklanjuti evaluasi, tetapi juga mendorong transformasi layanan yang lebih adaptif. Pemerintah daerah berharap perbaikan tersebut mampu memberi dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
