Kapolda Sulbar Gandeng BPS Bedah Kemiskinan hingga Potensi Uranium

waktu baca 2 menit

Sulbar – Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta membuka akses kolaborasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar untuk memperkuat kebijakan keamanan dan ekonomi daerah.

Pertemuan di Mapolda Sulbar pada siang tadi menyoroti persoalan kemiskinan, tingginya biaya hidup, hingga potensi sumber daya strategis.

Kepala BPS Sulbar memaparkan kondisi sosial-ekonomi terkini. Ia menyebut angka kemiskinan di Sulbar masih berada di kisaran 10 persen. Kabupaten Mamasa menjadi sorotan karena menghadapi paradoks: tingkat ekonomi masyarakat rendah, tetapi biaya hidup dan kebutuhan dasar relatif tinggi dibanding wilayah lain.

Selain itu, BPS menilai sektor perikanan menyimpan potensi besar. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana masih membayangi aktivitas nelayan, terutama pada skala kecil.

“Konsumsi ikan sangat penting karena kandungan protein yang tinggi untuk kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kami memohon dukungan, baik dalam bentuk sponsor maupun kegiatan sosialisasi. Kami juga siap menghadirkan tim sebagai narasumber dalam berbagai forum,” tutur Kepala BPS.

Kapolda menegaskan, akurasi data menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia mengaitkan data ekonomi dengan strategi menjaga stabilitas keamanan.

Ia juga memaparkan program pengembangan komoditas jagung di wilayah binaan Polri dengan target produksi mencapai sekitar 900 ton. Dalam pelaksanaannya, peran tengkulak menjadi tantangan karena praktik pembelian dalam jumlah besar berpotensi mengganggu distribusi.

“Kita lakukan kerja sama dengan para tengkulak agar tidak membeli seluruh hasil jagung masyarakat dan tetap memberikan ruang bagi kita, karena kita juga memiliki target yang harus dicapai dari Mabes Polri,” jelas Kapolda.

Lebih jauh, Kapolda mengaitkan dinamika sosial-ekonomi dengan potensi gangguan kamtibmas. Menurutnya, faktor ekonomi dan kecemburuan sosial kerap memicu tindak kejahatan. Hal itu sejalan dengan pelaksanaan Operasi Sikat Marano 2026 yang menyasar kejahatan konvensional.

“Kita pahami bahwa alasan seseorang melakukan kejahatan umumnya ada dua, yaitu karena faktor kebutuhan ekonomi dan faktor sosial seperti kecemburuan. Oleh karena itu, kita harus memiliki data yang jelas terkait karakteristik masyarakat sebagai dasar dalam bertindak,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapolda menyoroti kekayaan sumber daya alam Sulbar yang dinilai belum tergarap optimal. Ia menyebut potensi tambang strategis, termasuk uranium dengan kadar di atas rata-rata dunia, sebagai peluang besar bagi daerah.

“Potensi ini harus dikelola dengan baik dan bijaksana agar benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.