Kominfo Sulbar Percepat Integrasi Data Stunting, Siapkan Dashboard dan Aplikasi Intervensi Terpadu
Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat strategi percepatan penurunan stunting melalui integrasi data lintas sektoral.
Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Pastipadu Tahun Anggaran 2026 yang menitikberatkan pada penguatan basis data, edukasi publik, serta intervensi yang lebih terukur.
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar kini mengakselerasi penyatuan berbagai sumber data stunting untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat.
Integrasi tersebut sekaligus menjadi fondasi penyusunan konten edukasi berbasis data, pengembangan dashboard pemantauan, serta penyediaan aplikasi khusus yang mendukung program intervensi pemerintah.
Upaya tersebut menyatukan sejumlah sumber data strategis, mulai dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) milik Kementerian Kesehatan.
Kebijakan integrasi data ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam menekan prevalensi stunting di daerah.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menilai keberhasilan program penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas dan keselarasan data antarlembaga.
“Integrasi data dari SIGA, BKKBN, hingga Kemenkes ini sangat krusial. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan data masing-masing. Melalui satu data yang terintegrasi, kita bisa melihat peta stunting secara riil di lapangan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Ridwan.
Secara akademik, integrasi data menjadi instrumen penting dalam tata kelola pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Keseragaman data memungkinkan pemerintah memetakan wilayah rentan secara lebih presisi, menentukan prioritas intervensi, serta menghindari tumpang tindih program antarinstansi.
Tidak hanya memperkuat aspek teknis, DiskominfoSS Sulbar juga mengintensifkan pendekatan komunikasi publik. Selama lima bulan terakhir, instansi tersebut aktif membangun kampanye edukasi melalui berbagai platform digital dan media massa.
Beragam materi informasi, mulai dari infografis hingga konten edukatif, terus diproduksi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting.
Strategi komunikasi ini bertujuan memperluas jangkauan informasi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.
Penguatan publikasi juga mendapat dukungan dari sekitar 120 media daring mitra Pemerintah Provinsi Sulbar. Melalui jaringan tersebut, DiskominfoSS membangun diseminasi informasi yang lebih luas dan merata di enam kabupaten.
Kolaborasi lintas sektor yang menggabungkan penguatan data, teknologi informasi, dan komunikasi publik tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Program Pastipadu 2026.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran serta mempercepat penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.
