Sulbar Perkuat Kesiapsiagaan Lewat Program Desa Tangguh Bencana Berbasis Kolaborasi
Majene — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan program Desa Tangguh Bencana (Destana) Berbasis Kolaborasi sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi mengingat Sulawesi Barat termasuk daerah dengan tingkat risiko bencana yang relatif tinggi, mulai dari tanah longsor, banjir, hingga gempa bumi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mewakili Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka meluncurkan program yang digagas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat itu di Dapur Mandar, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Selasa (30/6/2026).
Peluncuran program berlangsung sekitar lima tahun setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 yang mengguncang Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju pada Januari 2021. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bencana terbesar di Sulawesi Barat dan mendorong penguatan sistem kesiapsiagaan hingga tingkat desa.
Menurut Junda, kondisi geografis Sulawesi Barat membuat wilayah ini menghadapi berbagai ancaman bencana yang memerlukan kesiapan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan kapasitas desa sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana.
“Bencana yang tidak bisa kita elakkan, tapi paling tidak, setelah ada bencana, kita sudah siap untuk menghadapi bencana tersebut,” ujarnya.
Junda menjelaskan, program Destana Berbasis Kolaborasi bertumpu pada tiga prinsip utama, yakni kolaborasi, kesiapsiagaan, dan gotong royong. Kolaborasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi dalam satu sistem penanganan yang saling mendukung.
Menurut dia, kesiapsiagaan menjadi faktor penting untuk memperkecil dampak bencana, sedangkan semangat gotong royong merupakan modal sosial yang perlu terus diperkuat agar respons masyarakat saat terjadi bencana dapat berjalan lebih efektif.
“Ini harus gotong royong, tidak boleh pemerintah saja, tidak boleh masyarakat saja. Semangat gotong royong kita harus hidupkan, karena ini untuk bisa memitigasi dan mencegah korban jiwa yang besar jika terjadi bencana,” tegas Junda.
Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap desa-desa memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengenali potensi ancaman, menyusun langkah mitigasi, serta mempercepat respons ketika bencana terjadi. Penguatan kelembagaan di tingkat desa dinilai menjadi salah satu prasyarat untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
