Sepekan Bergerak di Jalur Strategis, DKP Sulbar Percepat Akses Program Pusat dan Penguatan Ekonomi Kelautan
Sulbar — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan sepekan terakhir untuk mengonsolidasikan sejumlah agenda strategis yang berorientasi pada penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam rentang 20–25 Juli 2026, instansi tersebut aktif membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, memperkuat tata kelola pemerintahan, hingga mengawal usulan program prioritas 2027 yang menyasar nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir.
Langkah tersebut menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga memperoleh ruang lebih besar dalam perencanaan pembangunan nasional.
Berbagai agenda itu berlangsung di bawah arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta dukungan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Fokus utamanya adalah memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mendorong pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Pada level daerah, DKP Sulbar ikut terlibat dalam pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP), Fachrul Odang, mewakili organisasi perangkat daerah tersebut dalam forum evaluasi dan penyusunan strategi peningkatan pendapatan sektor kelautan dan perikanan.
Forum itu menjadi instrumen penting untuk mengukur kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan daerah sekaligus merumuskan langkah-langkah yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi sektor tersebut pada tahun mendatang.
Pada saat bersamaan, Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, mengikuti rapat evaluasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan agar proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, transparan, efisien, dan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Tidak hanya bergerak pada aspek birokrasi, DKP Sulbar juga memperluas keterlibatan dalam ruang akademik dan jejaring internasional. Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, tampil sebagai panelis dalam talk show Annual Meeting Australia-Indonesia Centre (AIC) PAIR Sulawesi yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, dan mitra pembangunan dari Indonesia serta Australia untuk membahas hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan.
Keterlibatan DKP Sulbar dalam forum ilmiah internasional itu menunjukkan bahwa pengalaman pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat mulai mendapat perhatian sebagai referensi praktik pembangunan yang layak dikembangkan melalui pendekatan riset dan kolaborasi lintas negara.
Di sisi lain, perjuangan memperoleh dukungan program pusat juga menjadi fokus utama. Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, bersama Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat sekaligus menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Usai pertemuan itu, DKP Sulbar melanjutkan koordinasi intensif dengan sejumlah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam agenda tersebut, DKP Sulbar menyerahkan proposal teknis usulan program dan kegiatan Tahun 2027.
Usulan yang diajukan mencakup penguatan perikanan tangkap, pengembangan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Secara strategis, langkah tersebut memiliki arti penting karena membuka peluang lebih besar bagi Sulawesi Barat untuk memperoleh dukungan program dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menegaskan bahwa seluruh agenda yang terlaksana selama sepekan merupakan bagian dari strategi besar memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat di tengah dinamika pembangunan nasional.
“Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Harapannya, setiap langkah yang dilakukan mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan memberikan manfaat yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Safaruddin.
Aktivitas intensif DKP Sulbar sepanjang pekan lalu memperlihatkan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak lagi bertumpu pada pendekatan sektoral semata. Pemerintah daerah mulai mengintegrasikan tata kelola, diplomasi anggaran, penguatan riset, serta kolaborasi lintas lembaga sebagai fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekonomi biru di Sulawesi Barat.
