500 Hektare Tambak Polman Masuk Radar Revitalisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Polman — Sekitar 500 hektare tambak di Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, masuk usulan program revitalisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Areal itu mencakup tambak milik 15 kelompok pembudidaya. KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat turun langsung menilai kelayakan kawasan, Minggu (20/9/2026).
Survei tidak berhenti pada kondisi fisik tambak. Tim memeriksa sumber dan kualitas air, kondisi saluran, akses jalan dan listrik, legalitas lahan, potensi pencemaran, risiko bencana, hingga peluang pasar.
Tim juga mengambil sampel air untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemetaan batas kawasan turut dilakukan untuk memastikan area yang masuk usulan memiliki data spasial yang jelas.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PDSPKP DKP Sulbar, Fachrul Andi Odang, mengatakan data lapangan menjadi dasar untuk menentukan bentuk revitalisasi.
“Survei ini penting untuk memastikan setiap lokasi yang diusulkan benar-benar sesuai, baik dari aspek lahan, sumber dan kualitas air, aksesibilitas, legalitas, maupun risiko lingkungan. Data yang diperoleh di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah revitalisasi yang tepat,” kata Fachrul.
Selain Galeso, tim meninjau tambak di Desa Buku, Kecamatan Mapilli. Survei melibatkan Reza Syahroni dari KKP sebagai ahli pemetaan serta Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Boyun Handoyo, bersama jajaran.
DKP Polewali Mandar juga ikut memberi masukan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Asdar, meminta revitalisasi turut menyentuh saluran air tambak.
Usulan itu penting karena keluar-masuk air menjadi bagian vital dalam pengelolaan tambak. Saluran yang tidak berfungsi optimal dapat menghambat pengelolaan kualitas perairan dan aktivitas budidaya.
Fachrul mengatakan kebutuhan setiap kawasan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan intervensi.
“Kita ingin program revitalisasi benar-benar menjawab kebutuhan pembudidaya. Karena itu, seluruh aspek harus dilihat secara menyeluruh, termasuk kondisi saluran air, kualitas perairan, akses, serta potensi dan risiko yang ada di masing-masing lokasi,” jelasnya.
Survei juga menjadi bagian dari persiapan rencana kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Sulawesi Barat. Data mengenai luas kawasan, jumlah kelompok, kondisi lahan, kualitas air, infrastruktur, serta persoalan tambak akan menjadi bahan perencanaan.
