BPBD Sulbar Perketat Data Karhutla dan Kekeringan
Sulbar — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan membutuhkan data yang bergerak secepat kondisi lapangan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat karena itu memperketat pembaruan dan verifikasi laporan harian sebagai dasar menentukan respons.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi laporan harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Sulbar, Senin, 21 September 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Sulbar dan dipimpin Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar Rahmat Rahim.
Evaluasi mencakup perkembangan Karhutla dan kekeringan pada sejumlah wilayah kabupaten, kebutuhan dukungan sumber daya, hingga mekanisme penyampaian informasi situasi secara berkala.
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah mengatakan laporan harian Pusdalops bukan sekadar administrasi. Data tersebut menjadi pijakan untuk membaca perubahan situasi sekaligus menentukan kebutuhan penanganan, termasuk distribusi air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan.
“Laporan harian bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi menjadi dasar untuk melihat perkembangan situasi dan menentukan kebutuhan penanganan secara cepat dan tepat. Karena itu, setiap informasi harus diperbarui dan diverifikasi secara berkala,” kata Yasir Fattah.
Menurut BPBD Sulbar, pembaruan data penting karena kondisi bencana dapat berubah dari waktu ke waktu. Informasi yang terlambat atau tidak terverifikasi berpotensi memengaruhi penentuan kebutuhan penanganan di lapangan.
Karena itu, evaluasi Pusdalops diarahkan untuk memastikan informasi kejadian, perkembangan penanganan, serta kebutuhan masing-masing daerah tersaji secara berkala dan dapat menjadi rujukan koordinasi.
