Kapolda Sulbar Tegaskan Penegakan Hukum Harus Sejalan dengan Perlindungan HAM
Sulbar — Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan komitmen kuat institusinya dalam memastikan penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Sikap ini ia sampaikan dalam forum sinergitas lintas sektor yang melibatkan Kementerian HAM RI, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha.
Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di Ballroom Grand Maleo Hotel, Selasa (28/4/2026), menjadi ruang konsolidasi untuk mendorong kepatuhan HAM secara menyeluruh di daerah.
Dalam forum itu, Adi Deriyan menekankan bahwa aparat kepolisian tidak boleh melepaskan aspek kemanusiaan saat menjalankan tugas penegakan hukum.
“Kami sangat mendukung upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap HAM. Penegakan hukum yang kita lakukan harus selalu beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat, baik bagi individu, komunitas, maupun pelaku usaha,” ujar Irjen Pol Deriyan.
Ia menilai, penguatan pemahaman HAM harus melibatkan seluruh elemen, bukan hanya aparat negara. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan.
Forum tersebut juga menegaskan bahwa kepatuhan HAM tidak semata tanggung jawab pemerintah, melainkan bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, bermartabat, dan harmonis.
Kehadiran Kapolda Sulbar dalam kegiatan ini memperlihatkan peran Polri yang tidak terbatas pada fungsi penegakan hukum. Institusi ini juga mengemban tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus menjamin pemenuhan hak warga di wilayah Sulawesi Barat.
Langkah ini memperkuat posisi Polda Sulbar dalam mendorong praktik penegakan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan di Bumi Mandar.
