Paripurna Hari Jadi Mamuju Berlangsung Khidmat, Maju dan Berkelanjutan Jadi Haluan
Mamuju – Puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-484 ditandai dengan rapat Paripurna di Gedung DPRD Mamuju, Minggu 14 Juli 2024.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mengusung tema “Mamuju yang Maju dan Berkelanjutan,” untuk momen hari jadinya.
Seluruh instansi pemerintah hadir dalam agenda penting itu. Mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, instansi vertikal, para tokoh Kerajaan Mamuju, dan stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Sulbar, Dr. Bahtiar Baharuddin menyebut Kabupaten Mamuju sebagai daerah istimewa. Punya fungsi ganda dalam pemerintahan. Sebagai daerah kebupaten, sekaligus menjadi ibu kota Sulbar.
“Kalau Mamuju keren, maju dan berkelanjutan sepertinya temanya, maka kerenlah Sulbar. Kalau tidak, maka tidak kerenlah Sulbar,” ujar Bahtiar.
Karena itu, Bahtiar mendorong agar Kabupaten Mamuju dibangun dengan konteks masa depan. Menyiapkan Mamuju sebagai daerah pariwisata dan kawasan ekonomi khusus. Terpenting, menjadi penopang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Walau terdengar sulit, namun Bahtiar meyakinkan pemerintah dan DPRD jika target itu jelas dan dapat terealisasi dengan perencanaan dan kerja sama yang baik.
“Kita bangun Mamuju ini bersama-sama,” ucapnya.
Bupati Mamuju, Dr. Sutinah Suhardi mengakui, usia Mamuju sudah tidak muda lagi. Namun, harapan untuk Mamuju yang lebih baik akan terus diperjuangkan walau dalam keterbatasan.
Sutinah pun berharap, Mamuju dapat maju seperti daerah lain di Indonesia, seperti temanya “Mamuju Maju dan Berkelanjutan.”
“Harapan kita, Mamuju dapat maju dan berkelanjutan seperti daerah lain. Harapan lainnya, program yang sudah kita laksaakan untuk kemajuan Mamuju bisa kita lanjutkan siapapun pemimpinnya,” kata Sutinah.
Ketua DPRD Mamuju, Yudiaman Firusdi menjelaskan, DPRD Kabupaten Mamuju adalah mitra pemerintah daerah. Memiliki tanggungjawab bersama dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Sejauh ini, DPRD dan Pemkab Mamuju terus membangun kerja sama yang baik dan saling memahami tupoksi masing-masing. Utamanya dalam membuat kebijakan strategis pada pelaksaan otonomi daerah.
“Namun untuk membangun daerah yang maju dan kuat, tentu tidak hanya eksekutif dan legislaltif saja. Dibutuhkan pula dukungan dan peran serta masyarakat,” imbuh Yudiaman.
Tinggalkan Balasan
