SDK-JSM Siap Benahi Birokrasi Sulbar Lewat Lima Program Unggulan
Mamuju – KPU Sulbar kembali menggelar debat publik kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Rabu 13 November 2024.
Dalam debat itu, pasangan calon nomor urut 3 Suhardi Duka dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (SDK-JSM), menegaskan visi mereka yang berfokus pada reformasi birokrasi. SDK-JSM menekankan bahwa birokrasi yang melayani rakyat adalah prioritas utama mereka.
Mereka berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.
SDK-JSM juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih erat dengan pemerintah pusat, khususnya dengan kabinet Presiden Prabowo-Gibran. Mereka berharap hal ini akan memastikan Sulawesi Barat mendapat proyek-proyek nasional penting, seperti program makan gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil.
Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional, SDK-JSM menyiapkan lima program utama, yaitu:
1. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Layanan Publik – Program ini mencakup peningkatan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan masa kontrak lima tahun.
2. Membangun Sistem Digital dalam Layanan Publik – SDK-JSM akan mendorong penerapan sistem digital atau e-Government (e-Gov) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur – SDK-JSM berencana menaikkan tunjangan kinerja, termasuk tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, serta ASN, sehingga pegawai merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja optimal.
4. Membangun Sistem Pengawasan Internal yang Kuat – Dengan bekerja sama dengan lembaga pengawasan eksternal, SDK-JSM berkomitmen membentuk budaya kerja anti-korupsi dan menciptakan sistem meritokrasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan – SDK-JSM menargetkan peningkatan penilaian SAKIP dan MCP (Monitoring Center for Prevention) Sulawesi Barat agar dapat melampaui rata-rata nasional, yang saat ini dinilai masih berada di bawah.
SDK-JSM menyatakan bahwa saat ini indeks reformasi birokrasi Sulbar berada di angka 60,28 dan mereka bertekad untuk meningkatkannya. Hal ini akan dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.
SDK-JSM juga mengajak masyarakat Sulbar untuk tetap optimis dan mendukung perubahan yang mereka tawarkan. Pasangan ini menutup pernyataan mereka dengan mengungkapkan rasa bangga terhadap persaingan sehat dan komitmen mereka untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih baik. (*)
