Kapolda Sulbar Tegaskan Polri Kawal PSN dan Program Prioritas Daerah, Stabilitas Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Mamuju – Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan komitmen Polda Sulbar untuk mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) dan seluruh program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Kapolda saat menghadiri Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026). Forum lintas sektor tersebut menjadi wadah evaluasi sekaligus penyelarasan berbagai agenda pembangunan nasional dan daerah.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menekankan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu, Polri akan terus memperkuat pengamanan dan pengawasan terhadap seluruh program strategis pemerintah.
“Polri, khususnya Polda Sulbar, siap berdiri di depan untuk mendukung dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sinergi seluruh elemen pemerintahan di Sulbar harus berjalan sebagai satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan,” tutur Kapolda Sulbar.
Komitmen tersebut mencerminkan peran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif. Kepastian keamanan dinilai mampu memperkuat investasi, mendorong aktivitas ekonomi, dan mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat.
Rakerpim Semester I Tahun 2026 menghadirkan sejumlah pejabat strategis, antara lain Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Gubernur Sulbar, Kabinda Sulbar, Kasrem 142/Tatag, para bupati se-Sulbar, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Forum tersebut juga menandai dua agenda penting yang menjadi perhatian bersama. Pertama, pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang resmi diluncurkan Gubernur Sulbar bersama Deputi BPS RI. Program nasional ini akan melibatkan sekitar 1.300 hingga 1.400 petugas lapangan untuk memetakan struktur ekonomi daerah dan perkembangan pelaku usaha, termasuk UMKM.
BPS menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna mencegah potensi penyalahgunaan identitas petugas. Setiap petugas lapangan akan mengenakan rompi resmi, membawa tanda pengenal, serta dilengkapi QR Code yang dapat diverifikasi masyarakat.
Kedua, penandatanganan nota kesepahaman program Posyandu Beribadah antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar. Program tersebut mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan keagamaan untuk mempercepat penanganan stunting sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem.
Dalam laporan pembangunan daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah saat ini bertumpu pada kerangka kebijakan Pancadaya. Konsep tersebut mengintegrasikan target nasional dan daerah guna mewujudkan tiga sasaran utama, yakni menurunkan prevalensi stunting, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial, tetapi juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan Sulbar. Provinsi ini tercatat meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berkinerja Terbaik Tahun 2025 dan peringkat pertama dalam kategori penurunan tingkat pengangguran.
Selain itu, inflasi Sulbar pada Mei 2026 tercatat berada di bawah rata-rata nasional. Kendati demikian, BPS mengingatkan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 47,28 persen terhadap perekonomian Sulbar.
Karena itu, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya untuk penguatan ekonomi digital, pengembangan UMKM, serta diversifikasi sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Melalui Rakerpim tersebut, Polda Sulbar, Forkopimda, dan Pemerintah Daerah menyepakati langkah bersama untuk mengawal pelaksanaan program prioritas secara terukur. Evaluasi berkala akan menjadi instrumen pengawasan guna memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat.
