SDK Minta OPD Hentikan Program Tak Berdampak, Efisiensi Jadi Keharusan Bukan Pilihan
Sulbar – Gubernur Sulawesi, Barat Suhardi Duka (SDK) memerintahkan seluruh OPD menghentikan kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat, meski sudah tercantum dalam APBD.
SDK menyampaikan instruksi itu ketika memimpin apel virtual pagi tadi, Senin (4/5). Kebijakan tersebut menegaskan efisiensi anggaran sudah menjadi keharusan di tengah tekanan fiskal.
Ia menilai kondisi ekonomi nasional dan global tidak dalam situasi normal. Tekanan geopolitik dan ekonomi memaksa pemerintah daerah mengubah cara menyusun prioritas program.
SDK menekankan setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi dokumen anggaran. Program yang tidak memberi dampak diminta dihentikan untuk menjaga efektivitas belanja daerah.
Lebih jauh, SDK mengungkap tekanan terhadap keuangan daerah. Pendapatan mengalami penurunan signifikan, terutama dari pajak rokok dan transfer pusat. Kekurangan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp67 miliar.
“Penerimaan APBD semakin menurun. Utamannya di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan pajak APBN itu kurang lebih 67 miliar. Kini kita harus efisiensi lagi,” kata Suhardi Duka.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan penajaman prioritas pembangunan.
SDK meminta ASN tetap fokus pada target strategis, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan menjaga integritas dan profesionalisme.
