Sulbar Dapat Tambahan Bansos, 487 KK Miskin Terima Rp5 Juta
Sulbar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan melalui dukungan Kementerian Sosial.
Sebanyak 487 kepala keluarga (KK) miskin ditetapkan sebagai penerima bantuan masing-masing Rp5 juta dengan total anggaran sekitar Rp2,4 miliar.
Kebijakan tersebut menjadi hasil audiensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Pertemuan itu menitikberatkan pada penguatan intervensi sosial bagi kelompok rentan di Sulbar.
Gubernur Suhardi Duka mengajukan tiga usulan utama. Ia meminta penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang belum tercover. Ia juga mendorong penguatan bantuan sosial berbasis keluarga serta percepatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk masyarakat miskin ekstrem, khususnya di wilayah prioritas PastiPadu.
Kementerian Sosial merespons dengan menambah alokasi bantuan untuk 487 KK. Rinciannya meliputi 116 orang tua siswa sekolah rintisan di Kalukku, Mamuju, 71 orang tua siswa di Polewali Mandar, dan 300 KK kategori miskin ekstrem.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pendekatan pemberdayaan menjadi kunci dalam setiap intervensi. Bantuan sosial, kata dia, harus mendorong kemandirian, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan dampak nyata dari program tersebut. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema lanjutan bagi penerima yang mampu mengembangkan usaha.
“Bantuan Rp5 juta per KK untuk 487 keluarga miskin ini harus menjadi titik awal perubahan. Kami ingin keluarga penerima tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk bangkit dan mandiri, sehingga secara bertahap keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Pemprov Sulbar menargetkan perluasan cakupan program pada tahun mendatang hingga 1.000 KK. Nilai bantuan berpotensi meningkat bagi penerima yang menunjukkan perkembangan usaha.
Upaya ini menegaskan arah kebijakan Pemprov Sulbar yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan memperkuat efektivitas program serta menjaga keberlanjutan penanggulangan kemiskinan.
Audiensi turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Biro Tata Pemerintahan, tenaga ahli gubernur, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait dan Tim PastiPadu Sulawesi Barat.
