Pemprov Sulbar Benahi Arsip Digital Usai Restrukturisasi Perangkat Daerah
Mamuju – Restrukturisasi OPD Pemprov Sulbar tidak berhenti pada penggabungan nama dan struktur. Sistem administrasi digital mesti ikut berubah.
Pemerintah pun cukup sadar akan kondisi ini. Olehnya, mereka langsung melakukan pemutakhiran akun aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Tidak lain untuk memastikan roda birokrasi berjalan rapi dan terkendali pasca perubahan susunan perangkat daerah.
Kemarin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ikut rapat pemutakhiran akun admin Srikandi.
Rapat berlangsung di ruang rapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. Forum ini bertujuan menyesuaikan dan memperbarui akun admin aplikasi Srikandi seiring perubahan struktur organisasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar.
Penyesuaian ini menjadi krusial setelah pemerintah provinsi melebur tiga dinas menjadi satu, yakni Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar.
Penggabungan tersebut menuntut sistem administrasi digital bergerak cepat.
Tanpa pembaruan akun dan kewenangan, pengelolaan arsip serta tata naskah dinas berpotensi tersendat. Karena itu, pemutakhiran akun admin Srikandi menjadi fondasi tertib administrasi pasca restrukturisasi.
Perwakilan admin Srikandi, Ernawati, yang mewakili Plt. Kepala Dinas Sosial, P3A, dan PMD Sulbar, menilai rapat ini sebagai langkah strategis menyesuaikan sistem dengan kebijakan kelembagaan yang baru.
“Pemutakhiran akun admin ini sangat penting agar pengelolaan surat-menyurat dan arsip digital tetap berjalan optimal dan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan,” ucap Ernawati.
Dia berharap penyesuaian ini mampu mencegah kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi Srikandi, khususnya pada masa transisi pasca penggabungan OPD.
“Kami berharap setelah rapat ini, seluruh admin dapat bekerja lebih efektif dan terkoordinasi dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan,” tambahnya.
Selain pemutakhiran akun, peserta rapat juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi data. Langkah ini memastikan seluruh akun admin selaras dengan nomenklatur dan kewenangan perangkat daerah yang baru.
Upaya tersebut sekaligus mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas.
